SELATPANJANG - Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018). Rakor itu digelar dengan tujuan agar kelapa Indonesia kembali berjaya dengan meningkatkan produktivitas dan produk hasil kelapa.

Sebab, sejak dulu kelapa-kelapa terbaik indonesia sdh diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, RRC, Malaysia, Thailand dan sebagainya.

Rakor itu dihadiri pengurus Kopek yaitu beberapa daerah penghasil kelapa di Indonesia. Diantaranya, Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi, Bupati Sigibiromaru, Bupati Inhil, Bupati Kulonprogo, Bupati lingga, Bupati Buol, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Agam, dan Bupati Lampung Selatan

Pada saat Rakor, Ketua Kopek mengatakan, sejak terbentuk wadah ini, pihaknya selalu melakukan konsolidasi dan kegiatan dalam rangka mengembalikan kejayaan kelapa. Untuk wilayah Indonesia, daerah penghasil kelapa terdiri dari 248 kabupaten dengan luas 3,6 juta Ha dan ini merupakan terluas didunia.

"Kita telah menggelar Rakornas yang dihadiri bupati dan wakil bupati dari berbagai daerah penghasil kelapa dan juga para pengusaha kelapa," ujarnya.

Selanjutnya, Bupati Gorontalo itu juga menyampaikan, kelapa adalah komoditi tertua di Indonesia yang kurang mendapat perhatian pemerintah. 98 persen adalah milik petani, dan ini berbanding terbalik dengan kelapa sawit yang mana 98 persen itu adalah milik swasta.

Di hadapan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Nelson memaparkan cita-cita Kopek, yaitu agar direplanting 5 juta ha dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun kedepan, perkelapaaan ini menyangkut masalah irigasi agar air asin tidak masuk, kelapa yanh banyak diekspor dalam bentuk butiran perlu pengaturan harga oleh Kementerian Perdagangan, regulasi terkait perkebunan terkadang masuk dalam wilayah HTI, dan pajak ekspor kelapa butiran belum masuk ke daerah.

"Kelemahan kita di Indonesia saat ini belum ada otoritas untu pengembangan kelapa seperti di negara India," kata Nelson saat itu

Nelson juga mengatakan, saat ini mereka telah melakukan kerjasama regional yang sudah dilakukan antara Kabupaten Inhil, Gorontalo dan Tanjabtim.

"Besar harapan kami sebagai daerah penghasil kelapa, mohon bantuan Pak Menko agar dilakukan pertemuan dengan kementerian terkait. Seperti KemenLHK, Kemendag, Agraria, Pertanian, dan Perindustrian," harap Nelson.

Menanggapi itu, Menko Perekonomian Darmin mengatakan bahwa kelapa yanh 98 persen pemiliknya petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangannya terutama dalam hal penyedian bibit berkualitas. Petani kelapa rakyat sulit menyediakan infrastrukturtur sehingga penunggang gelap yang akan menguasai.

Ditambahman Darmin, hilirisasi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, nilai tambah dinikmati negara lain karena kelapa lebih banyak dikirim ke luar daerah atau bahkan keluar negeri.

Menko Darmin berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kementrian teknis guna mendorong peran pemerintah dalam manajemen kelapa. "Pembangunan kelapa semestinya didorong menurut cluster supaya mudah melakukan pengelolaan dari hulu ke hilirnya," kata Darmin.

Menko Darmin pun sempat berjanji akan menyelenggarakan pertemuan 2 minggu sekali dengan Kopek.

Menanggapi hasil pertemuan itu, Bupati Kepulauan Meranti Irwan menyampaikan bahwa rapat ini akan ada tindak lanjut setelah lebara, dengan kementerian terkait. Banyak hal nantinya yang akan disampaikan terhadap masalah komoditi kelapa ini.

"Kalau kita di Meranti berharap bukan hanya persoalan replanting dan bibit saja, tapi tentunya kita harus berfikir dan mewujudkan bagaimna meningkatkan pendapatan petani kelapa saat ini," kata Irwan.

Dijelaskan Irwan juga, di Kepulauan Meranti, termasuk salah satu daerah luas kelapanya mencapai 31.653 Ha, semuanya itu adalah milik masyarakat. Pada perkebunan kelapa yang ada di Kepulauan Meranti itu, masyarakat juga sudah memanfatkan lahan perkebunan tersebut melakukan tumpang sari dengan potensi lain seperti perkebunan kopi liberika, dan juga termasuk peternakan sapi di dalamnya.

"Hasil diskusi saya baru-baru ini dengan petani, bahwa kelapa butiran harganya jauh turun hingga Rp700 rupiah perbutir ( yang di dalamnya ada upah panen dan upah angkut Rp200 rupiah). Bersihnya untuk petani hanya Rp500 rupiah saja. Biasanya harga sering berkisar antara Rp1.500 sampai dengan Rp1.600 perbutir. Di sinilah kita sebagai pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat bagaimana memperbaiki kondisi tersebut," jelas Irwan.

"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat dengan membuat regulasi-regulasi yang berpihak kepada rakyat atau petani kelapa. Apakah itu melalui kementerian perdagangan atau kementerian lainnya," tambah Irwan.

Pada pertemuan tersebut, Bupati Kepulauan Meranti tidak sendirian. Ia didampingi Kepala Bappeda Maamun Murod, Kadis Perkebunan dan Kabag Humas dan Protokol Helfandi. (rls)