JAKARTA - Pernyataan kader Gerindra, Andre Rosiade, terkait dicoretnya Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dari daftar calon DPD RI, mendapat tanggapan keras dari Ketua Bidang Organiasi Partai Hanura, Benny Rhamdani.

Politisi asal Sulawesi Utara itu menyebutkan, pernyataan Andre dianggap sok tahu dan asal bunyi.

"Kalau istilah preman pasar, pernyataan Ander itu cuma pernyataan 'Asbun'. Pernyataan Asbun itu hanya akan keluar dari mulut politisi 'karung bocor'. Mungkin juga karena bos nya selalu bicara bocor-bocor, maka penyakit itu menular ke anak buahnya menjadi Politisi Karung bocor," tegas Benny Rhamdani, Jumat (21/9/2018).

Masih kata Benny, tidak ada rumus atau istilah 'Tamat Riwayat Politik' bagi Ketua Umum Partai Hanura.

"Pernyataan tamat karier politik itu lebih pas dia sematkan kepada Prabowo sebagai Ketua Umum Partainya. Karena Fakta politik menunjukan, di Pilpres 2009 tumbang. Di Pilpres 2014 keok, dan di Pilpres 2019 saya pastikan dan haqul yaqin, Prabowo juga terkapar. Jadi Prabowo itu sudah Tamat Karir Politiknya sejak tahun 2004. Bahkan kalau mau jujur, Prabowo sudah Tamat karir politilknya sejak tahun 98 bersamaan dengan tumbangnya rezim orde baru," tegas Benny.

Untuk itu, Benny Rhamdani juga berpesan, agar Andre tidak sok tahu untuk mencampuri dapur politik partai lain.

Ia juga mengingatkan, agar tidak menunjukan kebodohan didepan publik yang akhirnya akan di cap sebagai Politisi 'Karung Bocor'. "Termasuk terkait pencalonan ke DPD RI dan bukan ke DPR RI yang juga dipersoalkan Saudara Andre, justru itulah bukti bahwa Pak Oso adalah politisi sekaligus Negarawan yang konsisten dan tegak lurus untuk tetap memperjuangkan kepentingan daerah," tukasnya.

"Bagi Pak Oso, daerah itu adalah jantung dan urat nadi hidupnya dalam Politik. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh beliau, bahwa maju tidaknya negara ini, sangat ditentukam oleh maju dan tidaknya suatu daerah," paparnya.

Lanjut Benny, OSO juga sering menegaskan, Indonesia lahir sebagai Negara karena adanya daerah-daerah(wilayah). Maka negara wajib untuk memajukan dan memakmurkan Daerah. "Jika daerah maju dan makmur, maka otomatis negara Indonesia akan makmur. Dan memperjuangkan kepentingan daerah melalui DPD tentu perlu kekuatan Partai Politik," pungkasnya. ***