JAKARTA - Pada masa recovery pasca gempa di Lombok, NTB, DPR RI memberikan bantuan hunian sementara (Huntara) kepada masyarakat. Saat ini, tercatat sudah ada sekitar 1.000 unit Huntara yang dibangun berkat bantuan DPR.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman, dalam acara DPR Peduli Huntara For NTB di Komplek DPR, Kamis (20/9/2018) di Jakarta.

"Kita melakukan recovery fasilitas berupa tempat tinggal dan fasilitas umum seperti kesehatan," ucap Bambang.

Tidak hanya itu, pihaknya juga bekerjasama dengan berbagai elemen untuk membangun NTB pascagempa. Sambung dia, saat ini masih banyak masyarakat korban gempa yang memiliki trauma secara psikologis.

"Jadi di Lombok sekarang itu puing-puing rumah akibat gempa masih berserakan. Ternyata itu menimbulkan psikologi yang besar bagi masyarakat," terangnya.

Selain bangunan, pihaknya juga mengupayakan recovery ekonomi masyarakat Lombok dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur.

"Recovery ekonomi juga kami fikirkan. Terutama di daerah-daerah yang profesi masyarakatnya dari bercocok tanam," pungkas Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang juga berasal dari NTB menjelaskan, forum DPR Peduli Huntara for NTB ini, salah satu targetnya adalah meminta agar pemerintah segera mentrasfer uang itu.

"Kalau nggak ada uang ngaku saja. Saya dengar dia mau ngais-ngais uang dari konpensasi tambang (royalti), itu kan uang kita. Yang kita tanya ada uang baru nggak?" tegasnya.

Fahri juga mengatakan, acara Expo DPR Peduli Huntara for NTB yang tengah digelar di pelataran Nusantara II Gedung DPR RI, Kamis (20/9/2019), adalah ikhtiar berlanjut DPR RI atas kepedulian terhadap Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum lama diguncang gempa bumi berturut-turut.

"Ini adalah ikhtiar berlanjut kita yang terus dilakukan, karena kita tau dampak dari gempa yang datang beruntun di NTB. Dan, dalam acara ini kita juga sengaja mendatangi pihak-pihak terkait NTB yang sangat paham akan daerahnya," tandas Fahri saat berbicara dalam acara talkshow DPR Peduli Huntara for NTB yang dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.***