PASIR PENYU, GORIU.COM - Pembatalan demontrasi besar-besaran oleh masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dan Sei Lala yang tergabung dalam Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) yang direncanakan pada Senin (8/4/2013) semalam, dinilai bijak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

''Kita menilai keputusan yang diambil masyarakat yang tergabung dalam KCUM adalah keputusan bijak, karena setiap persoalan tentu ada solusi yang harus ditempuh, terlebih lagi saat ini tinggal menunggu balasan surat nomor: 03/LSM – LP5SBI/I/2013 yang dilayangkan DPP LP5SBI kepada Presiden RI melalui Sekretaris Negara yang juga ditembuskan kepada Polres Inhu,'' ujar anggota DPRD Inhu Arifuddin Ahalik Selasa (9/4/2013) di kantornya.

Dengan demikian, kita juga berharap perusahaan PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP) juga untuk bijak dalam menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, dimana masyarakat menuntut agar 20 persen lahan dari luas Hak Guna Usaha (HGU) yang diusahakan PT TPP.

''Seharusnya perusahaan tidak menutup diri terkait tuntutan masyarakat ini, melainkan membuka diri untuk melakukan dialog dengan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam KCUM, agar persoalan antara pihak perusahaan dengan maasyarakat bisa diselesaikan sebagai mana mestinya dan bukan malah membenturkan masyaarakat dengan pemerintah dan aparat keamanan,'' sebutnya.

Maka dari itu lanjut Arifuddin, kita juga mengharapkan Pemkab Inhu agar lebih serius dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat ini, dimana pemkab diminta juga harus bijak dan mampu memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait tuntutan yang diajukan masyarakat tersebut.

Hal ini guna menghindari cikal bakal konflik yang mungkin saja bisa terjadi dan meluas yang nantinya akan merugikan semua pihak, seperti halnya dugaan konflik yang terjadi saat ini di Kecamatan Batang Gangsal, yakni antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Duta Palma yang menelan korban jiwa hingga 3 orang, tutur politisi Pasir Penyu itu.

Dalam pada itu, Arifuddin juga mengatakan, DPRD Inhu siap memberikan dukungan politis penuh kepada Pemkab Inhu untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan perseteruan antara masyarakat dengan pihak PT.TPP, sehingga persoalan ini tidak kian meruncing seperti halnya yang saat ini terjadi di PT.Duta Palma Group. (aun/jf)