JAKARTA - Menteri Pemuda dan olahraga, Imam Nahrawi mendukung KPK untuk terlibat atau mengawasi dana PON Jabar tahun 2016. Daripada, seenak enak saja menyuruh KPK untuk  mengawasi dana PON Jabar,akan lebih baik KPK mengawasi anggaran Asian Games XVIII 2018 di Kemenpora.

Hal tersebut diungkapkan Ucok Sky Khadafi dari CBA (Center For Budget Analysis) kepada GoNews.co, Rabu (28/09/2016) dinihari melalui pesan elektroniknya.

"KPK jangan terkecoh dengan pernyataan Menpora, Imam Nahrawi.  Pernyataan dia hanya sekedar cari simpati atau sensasi buat diri sendiri. Ini juga hanya merupakan cara untuk mengalihkan isu semata. Misalnya, dana asian games XVIII tahun 2018 yang sudah dilelang, tidak jadi fokus penyidikan KPK. Padahal ada potensi kerugian negara sebesar Rp8,6 miliar," ujarnya.

Jadi kata Ucok, Asian Games XVIII 2018, belum dilaksanakan atau masih jauh hari dan tahunnya untuk dilaksanakan, tapi potensi kebocoran anggaran sangat besar. "Jangankan anggaran Asean Games bisa bocor, anggaran untuk fasilitas alat peraga olahraga juga diembat atau potensi kebocorannya minimal sebesar Rp21,4 miliar. Dasar memang serakah  di kemenpora ini. Tidak kapok kapok "mengembat" alias selalu punya potensi kebocoran uang negara sangat besar sekali," tukasnya.

Dan dibawah ini, modus modus potensi kebocoran anggaran Asian Games XVIII 2018 yang sudah di himpun tim CBA. Dimana pada tahun 2015, ada dua item pelelangan untuk program Asian Game XVIII 2018, dengan total anggaran sebesar Rp36.720.832.500. Dan potensi kerugian negara sebesar Rp8.694.816.900.

Proyek pertama kata Ucok, pada tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan lelang "Launching logo, Maskot dan Pictogram Asian Games XVIII 2018 dengan HPS (Harga Prakiraan Sementara) sebesar Rp7.497.726.500. Kemudian, pemenang lelang tersebut adalah PT. Nuansa Surya Bhakti, yang beralamat Gedung Artha Graha lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, dengan harga penawaran sebesar Rp6.856.811.500.

"Dan harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp173.442.500. Oleh karena, perusahaan yang harga penawarannya rendah dan murah, seperti PT.Puspa Artha Gemilang sebesar Rp6.683.369.000 diabaikan begitu saja," tegasnya.

Sedangkan proyek kedua sambung Ucok, pada tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan lelang "optimalisasi promosi persiapan penyelenggaraan Asian Game XVIII tahun 2018" dengan HPS sebesar Rp29.223.106.000

Kemudian, pemenang lelang ini adalah PT.Lima Karsa Kreasi Tama yang beralamat Ruko 357 Jalan.Dewi sartika No.357 Blok D, Cawang, Kramatjati Jakarta Timur dengan harga penawaran sebesar Rp28.500.670.000. Harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp8.521.374.400. 

"Lagi-lagi perusahaan yang harga penawarannya yg rendah dan murah, seperti PT. Mediatama Cipta Citra sebesar Rp19.979.295.600 juga diabaikan begitu saja," terangnya.

"Dari gambaran diatas, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan, dan penyidikan dua proyek Asian Games XVIII 2018 ini. Kalau KPK tidak menyidik kasus ini, maka peserta negara negara Asian Games bisa menertawai bangsa ini, dan  Indonesia bisa bisa dibuat malu. Masa Asian Games masih lama dilaksanakan, kok potensi kebocoran anggarannya sudah ada dan amat besar lagi. Untuk itu,  KPK harus mengambil langkah langkah seperti melakukan pemanggilan kepada menteri pemuda dan olahraga untuk segera diperiksa," pungkasnya. ***