PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap dapat mengintegrasinya seluruh aplikasi dan websitenya yang bertajuk Riau Go IT untuk memudahkan pelayanan publik dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat umum dari tingkat desa hingga ke pemerintah pusat.

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman sendiri pun tidak dapat memungkiri bahwa pada era modern sekarang ini, teknologi informasi merupakan sangat penting untuk mempermudah menyebar luaskan informasi perencanaan pembangunan ke seluruh pelosok Riau.

Tujuan pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan Riau dengan menggunakan IT, adalah untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pembangunan. Baik itu berupa tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

"HUT Riau kali ini kita angkat konsep Riau Go IT. Artinya kita ingin teknologi yang ada di Riau betul-betul diseriusi, agar bisa dimanfaatkan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dan masyarakat," ungkap Andi Rachman menyampaikan pidatonya, Selasa (9/8/2016) di Pekanbaru.

Dengan mengambil tagline 'Membumikan IT di Riau baik untuk kepentingan pemerintahan maupun masyarakat', Andi Rachman berharap pelayanan publik dapat ditingkatkan. Sehingga masyarakat bisa mencari informasi langsung dengan dinas-dinas maupun badan yang diperlukannya.

"Masyarakat tidak perlu meluangkan waktu lagi untuk mencari informasi tentang Dinas dan Badan, serta informasi di pemerintahan. Semua sudah bisa dipantau melalui online," sebutnya.

Bahkan sampai pelayanan pengurusan izin sekalipun nantinya, masyarakat tidak perlu lagi datang instansi terkait. Dengan demikian efisiensi waktu dan anggaran bisa diraih dengan sistem layanan berbasis teknologi tersebut.

Sementara itu, Pemprov Riau mengembangkan sistem e-Goverment atau pemerintahan yang berbasis elektronik yang di dalamnya dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

"Dengan adanya sistem e goverment ini seluruh masyarakat bisa mengetahui bagaimana sistem kerja di Pemerintahan. Dan program ini juga telah diminta oleh pemerintah pusat untuk dijalankan. Seluruh SKPD dan juga Pemerintah Kabupaten Kota bisa menyelesaikan e Goverment ini," kata Gubri.

Menurutnya, semua aktivitas di satuan kerja bisa dipantau masyarakat melalui online, terutama dalam serapan dan pengajuan kegiatan serta proses kegiatan di Pemprov Riau. "Semuanya dengan keterbukaan, tidak ada yang disembunyikan, rakyat bisa pantau langsung dan masukkan saran dan kritik," ujarnya.

Adapun penyelenggaraan E-Government tersebut melahirkan 4 model hubungan, yaitu G2C (Government to Citizen/Government to Customer) G2B (Government to Business) G2G (Government to Government) G2E (Government to Employees). Setiap model hubungan diatas seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap elemen masyarakat.

Kendati demikian, ia pun mengakui bahwa belum semua masyarakat mampu menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi, jika tidak segera menyesuaikan dengan tuntutan global, maka pemerintah kita akan tertinggal dan terisolasi dalam dunia pembedaan digital.

"Memang harus diakui bahwa masa transisi ke era digital ini harus kita ikuti. Anak cucu kita saja sudah mengetahui era digital ini, jangan sampai kita ketinggalan. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui dan dengan tetap mengedepankan tujuan mulia," tutupnya. (Adv/Rat)