JAKARTA - Kementrian ESDM (kemen ESDM) di tahun 2016 menjalankan 4 proyek terkait penyusunan studi kelayakan untuk pembangkit listrik. Proyek yang di bawah tanggung jawab Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp2.470.232.500.

Dalam proyek tersebut Center for Budget Analysis (CBA) menemukan kejanggalan yang berpotensi merugian negara.

Adapun kejanggalan tersebut kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, dugaan "Mark up" atau kelebihan anggaran.

"Selain itu juga ditemukan kejanggalan lain, yaitu proyek yang bernama "penyusunan studi kelayakan untuk pembangkit listrik" kok yang menang lelang perusahaan itu lagi, itu lagi. Kementerian ESDM seperti milik mereka saja," ujarnya kepada GoNews.co, melalui pesan elektroniknya, Senin (9/1/2017) di Jakarta.

Pemenang lelang yang pertama kata dia, adalah perusahaan PT Kwarsa Hexagon yang beralamat di Jl. Rancabolang No.36 – Bandung (kota) Jawa Barat, yang mendapat dua jatah proyek di daerah provinsi Jawa Timur untuk waduk pondok dan waduk singiran, dan Provinsi Yogyakarta untuk waduk Sermo.

"Proyek ini ada potensi kerugian negara dalam lelang sebesar Rp 4,407,500, karena pihak kementerian ESDM, lebih memilih harga penawaran yang lebih Tinggi dan mahal," tukasnya.

Selanjutnya sambung dia, pemenang lelang yang kedua adalah, PT Amythas yang beralamat di Komplek Golden plaza blok E21-22, Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta – Jakarta selatan (Kota) DKI Jakarta, yang mendapatkan jatah dua proyek sekaligus pada daerah waduk benel dan waduk telaga tunjung di Provinsi Bali, dan waduk cacaban serta waduk malahayu di Provinsi Jawa Tengah.

"Di dalam proyek ini juga ditemukan potensi kerugian uang negara sebesar Rp115.095.000. Karena pihak kementerian ESDM, lebih memilih penawaran harga yang Tinggi dan mahal," tandasnya.

Dari 4 proyek tersebut total indikasi kerugian negara dalam proyek studi kelayakan untuk pembangkit listrik di tahun 2016 sebesar Rp119,502,500, hal ini menurutnya sangat disayangkan. Mengingat ambisi Jokowi yang menargetkan proyek listrik sebesar 35.000 MG sampai 2019.

"Dari temuan di atas kami dari Center for Budget Analysis (CBA), sangat memaklumi harga TDL selalu ingin naik. karena, di lelang studi kelayakan pembangkit listrik sudah berpotensi ada kerugian Negara. maka untuk itu, kami dari CBA mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, dan presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja kementerian ESDM dan jajarannya agar permasalahan listrik di Indonesia, TDL naik bukan karena korupsi," pungkasnya. ***