SEJAK awal kemunculan RUU Ciptakerja dalam program legislasi nasional sudah mendapatkan beragam respon. Ada yang pro ada juga yang kontra. Namun jika dilihat, suara kontra terhadap RUU Ciptakerja semakin meningkat. Berbagai elemen menyatakan sikap #MosiTidakPercaya. Kemunculan RUU Ciptakerja tersebut memiliki berbagai persoalan. Persoalan tersebut antar lain cacat secara materiil dan cacat secara formil. Walaupun klaim dari Pemerintah dan DPR RI menyatakan bahwa kehadiran RUU Ciptakerja akan membuka peluang investasi dan lain sebagainya. Politik hukum pembentukan undang-undang Ciptakerja diarahkan pada harmonisasi terkait dengan beberapa materi peraturan perundang-undangan yang dianggap saling tumpang tindih.

Pada aspek substansi hukum, berbagai peraturan perundang-undangan perlu segera dilakukan penyesuaian baik dengan cara membentuk aturan yang baru maupun melalui perubahan. Ada sekitar 79 Undang-Undang dan ribuan Pasal yang ingin rampingkan dan kemungkinan masih akan berubah sesuai dengan kebutuhan Pembahasan. Puncaknya pada 5 Oktober 2020, dilakukan pengesahan terhadap RUU Ciptakerja.

METODE OMNIBUS LAW

Jika dilihat dalam tradisi ketatanegaran terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan DPR RI tidak mematuhi pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya Omnibus Law tidak dikenal dan tidak diatur dalam  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dengan 2 cara. Adapun cara tersebut antara, Pertama dengan perubahan dan yang Kedua dengan pencabutan. Sedang konsep Omnibus Law adalah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang dan keluar dari kaidah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Omnibus Law merupakan sebuah metode penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem common law/anglo saxon seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya.

Konsep politik hukum yang anut oleh pemerintah terkait pembentukan undang-undang Ciptakerja diarahkan pada harmonisasi terkait dengan beberapa materi peraturan perundang-undangan yang dianggap saling tumpang tindih. Omnibus Law dianggap sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, penyelenggara negara memang memiliki kewenangan dalam melahirkan suatu peraturan perundangan-undangan dalam rangka merubah tatatan dan tertib sosial yang dikehendaki oleh negara. Kewenangan itu dituangkan dalam politik hukum. Politik hukum adalah pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum itu akan dikembangkan. Sehingga, di dalam politik hukum ada tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan kebijakan yang dibuat secara konstitusional yang tidak terlepas dari kepentingan politik. Tetapi tidak serta merta begitu saja melahirkan peraturan perundangan-undangan hanya demi kepentingan politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari kehendak dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang lahir dari kehendak dan kebutuhan masyarakat tersebut akan dipatuhi tanpa adanya paksaan dari negara. Adapun “kekhasan” dalam regulasi hukum di Indonesia seakan-akan menggambarkan bahwa hukum tersebut sah sebagai produk politik hukum yang diklaim lahir dari proses yang demokratis, tetapi secara substansial regulasi seperti itu justru mengabaikan kepentingan umum dan cenderung hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. 

PRO DAN KONTRA UU CIPTAKERJA

RUU Ciptakerja yang telah disah tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai pihak. Akamedisi, organisasi mahasiswa, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil mengambil posisi garda depan merespon pengesahan RUU Ciptakerja. Hampir di beberapa daerah melakukan mobilisasi massa menolak pengesahan RUU Ciptakerja. Ditengah kondisi sosial bangsa yang tidak stabil dan masih dalam rongrongan Pandemi Covid19, Pemerintah dan DPR RI justru melakukan perselingkuhan hukum dan politik. Sikap Pemerintah dan DPR RI yang mengundang reaksi massa dan kerumunan justru bertolak belakang dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid19.

Perdebatan yang paling menarik setelah pengesahan RUU Ciptakerja adalah klaim terkait materi muatan RUU Ciptakerja. Padahal jika dilihat risalah pembentukan RUU Ciptakerja yang sampai pada tahap pengesahan belum ada Draft valid yang bisa diakses oleh publik. Sehingga polemik RUU Ciptakerja semakin memanas. Klaim dari Pemerintah dan DPR RI bahwa masyarakat termakan isu hoaks terkait dengan materi muatan RUU Ciptakerja.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa naskah yang belum final justru dilakukan pengesahan lebih awal? Apakah para akademisi, organisasi mahasiswa, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan riset dan analisis terhadap naskah yang belum final di cap sebagai penebar hoaks?

Kegaduhan ini merupakan implikasi dari tidak adanyan transparansi dan akuntabilitas dari pembuat Undang-Undang. Seharusnya pembentukan Undang-Undang diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga menghasilkan produk hukum yang dapat diaplikasikan secara efektif yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam demokrasi, keterlibatan dan aspirasi rakyat merupakan pondasi berbangsa dan bernegara. Apalagi pengesahan Undang-Undang Ciptakerja tersebut telah menimbulkan kegaduhan ditengah Pandemi Covid19 saat ini. Pemerintah dan DPR RI terkesan gegabah dan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi rakyat. 

Memang pada dasarnya, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan tentu tidak akan bisa memenuhi harapan semua orang. Negara hadir dalam rangka memberikan kesejahteraan yang sesuai dengan konsensus bersama melalui kebijakannya. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati setiap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Kehadiran negara tidak hanya sebatas memberikan aturan, tetapi juga memastikan bahwa hak segala masyarakat dapat terjamin dengan baik. Akan tetapi, jika masyarakat tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan, Negara juga tidak berhak memaksakan kehendak untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Jika negara memaksakan kehendak dalam melahirkan suatu peraturan perundangan-undangan, maka versus antara negara dengan gerakan sipil yang menolak kehadiran peraturan tersebut akan sulit dihindarkan yang pada akhirnya melahirkan gerakan sosial yang bermuara pada pembangkangan sosial.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah semakin meluasnya gerakan menolak RUU Ciptakerja yang berpotensi menimbulkan disintegrasi.Upaya tersebut antara lain melalui jalur konstitusional yakni, Presiden bisa segera mengeluarkan Perppu terkait dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) bahwa “Dalam hal ilhwal kegektingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Upaya judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan. Upaya selanjutnya adalah Pemerintah dan DPR RI merespon tuntuntan dari berbagai elemen masyarakat dan menyatakan sikap akan melakukan revisi dan kajiang ulang terhadap Undang-Undang Ciptakerja tersebut. Lalu yang terakhir adalah Pemerintah dan DPR RI menyampaikan kabar gembira akan fokus pada upaya pencegahan dan penanganan Covid19 yang saat ini semakin parah. Serta meyakinkan masyarakat bahwa pandemi Covid19 ini akan segera berakhir.

Beberapa produk hukum yang dipandang tidak perlu ada pada saat ini harus dipertimbangkan kembali. Riuh suara penolakan perlu didengar dan di pertimbangkan. Barangkali ini yang belum dilakukan. Belum terlambat mengatasi persoalan ini sebelum semakin banyak pembangkangan sosial yang dilakukan oleh warga negara.  Tentang Penulis: Alfikri, Kordinator Advokasi Independet Democracy (IDE) Mahasiswa Pascasarjana FH UGM.