JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah melakukan evaluasi terhadap reformasi di 34 provinsi. Hasilnya, program reformasi birokrasi di Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang terbaik.

Dikutip dari laman resmi Kemenpan-RB menpan.go.id, dari 34 yang dievaluasi, hanya Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperoleh nilai BB.

Sementara yang meraih B ada 11 pemprov, nilai CC ada 14 pemprov dan nilai C sebanyak tujuh pemprov.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko mengatakan, penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan.

Bobot untuk delapan area perubahan 60 persen, sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat 40 persen. Evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga dilakukan setiap tahun.

''Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi tersebut. Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi,'' ujarnya, Kamis (20/07).

Seperti diketahui, semenjak dipimpin Ganjar Pranowo, Pemprov Jateng melaksanakan beberapa program. Diantaranya lelang jabatan, mewajibkan melaporkan LHKPN hingga pejabat eselon III dan IV, pembukaan berbagai kanal pengaduan publik, perbaikan pelayanan Samsat bebas pungli dan calo, dan pembenahan fungsi pengawasan aparatur.

Berikut hasil lengkapnya:

Provinsi/Nilai

Jawa Tengah BB

Yogyakarta BB

Provinsi Aceh B

Kepulauan Riau B

Sumatra Barat B

DKI Jakarta B

Jawa Barat B

Jawa Timur B

Bali B

Nusa Tenggara Timur B

Kalimantan Barat B

Kalimantan Timur B

Sulawesi Tengah B

Riau CC

Jambi CC

Sumatra Selatan CC

Kep Bangka Belitung CC

Bengkulu CC

Banten CC

Lampung CC

Nusa Tenggara Barat CC

Kalimantan Selatan CC

Kalimantan Tengah CC

Sulawesi Barat CC

Gorontalo CC

Sulawesi Selatan CC

Maluku CC

Sumatra Utara C

Sulawesi Utara C

Kalimantan Utara C

Maluku Utara C

Papua Barat C

Sulawesi Tenggara C

Papua C.***