PEKANBARU - Pengamat kebijakan publik, M Rawa El Amady menegaskan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru tidak bisa sewenang-wenang menghentikan Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pekanbaru.

Rawa menjelaskan Hamdani bisa saja diberhentikan menjadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru jika dia melanggar hukum pidana maupun perdata.

"Yang pertama itu melakukan tindakan korupsi, kedua tindakan asusila atau tindak pidana lainnya. Kalau tidak ada, ya nggak bisa (diberhentikan)," kata Rawa, Rabu (27/10/2021).

Jika hanya ada pelanggaran kode etik, BK DPRD Kota Pekanbaru harus bisa menjelaskan pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Hamdani sehingga BK memutuskan untuk merekomendasikan Hamdani menjadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

"Ketua BK harus bisa menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan Hamdani, karena yang bisa memberhentikan Hamdani hanya partainya dan jika melanggar hukum," jelasnya.

Jika tidak ada alasan yang kuat dari BK untuk merekomendasikan Hamdani dicopot dari jabatannya, Rawa menduga BK DPRD Pekanbaru ikut bermain politik.

"Kalau tidak ada alasan yang kuat seperti itu, diyakini BK ikut bermain politik dalam keputusan itu," tegasnya.

Lanjut Rawa, seandai nantinya Gubernur Riau menolak atau mengembalikan laporan BK DPRD Kota Pekanbaru terkait dengan rekomendasi penghentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani bisa menuntut balik BK DPRD Pekanbaru.

"Hamdani bisa melaporkan mereka (BK) sebagai tindakan tidak menyenangkan dan melanggar hukum, dan itu pidana bukan perdata," tutupnya. ***