PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar berencana akan melakukan peminjaman sejumlah dana ke salah satu BUMN, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur melalui program nasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggota Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, mengatakan, rencana peminjaman ini sudah disampaikan Gubernur dalam rapat bersama semua Fraksi DPRD Riau di Gedung Daerah, Senin malam (9/11/2020).

Pinjaman ini, jelasnya, sama dengan rencana peminjaman setahun yang lalu, namun perbedaannya adalah peminjaman melalui program ini tidak dikenakan bunga, hanya dikenakan biaya provisi sebesar 0,85 persen.

Fraksi PAN, kata Ade, mendukung rencana ini jika dana pinjaman dialihkan ke pembangunan yang sifatnya langsung terasa oleh masyarakat, artinya memiliki multiply effect, baik ekonomi maupun sosial.

Sebab, pembayaran pinjaman ini nantinya akan memakai skema pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, yang mana dana transfer pusat masih memegang peranan penting dalam penunjang APBD Riau.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pinjaman ini, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan pengkajian mendalam terkait dampak yang akan ditimbulkan oleh pinjaman ini.

"Ketika kita meminjam, maka di tahun berikutnya dana transfer kita akan otomatis terpotong, ini yang harus diantisipasi. Kalau kegiatan dari pinjaman ini tidak ada multiply effect dan tidak produktif, neraca APBD tahun selanjutnya pasti akan terganggu," jelas Legislator asal Pekanbaru ini kepada GoRiau.com, Selasa (10/11/2020).

Pembangunan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial, dicontohkan Ade seperti pembangunan pasar-pasar yang menciptakan perputaran roda ekonomi, atau pembangunan rumah sakit di beberapa daerah seperti Rohul, Inhil, dan Dumai.

Riau, tegasnya, tidak sama dengan Jawa Barat, Sulawesi Selatan atau provinsi lainnya yang sudah matang dalam hal penggalian sektor pendapatan baru, seperti wisata. Dan budaya.

"Mereka sudah punya sumber PAD baru, dan itu mampu mengimbangi kehilangan dana transfer ini. Kalau kita di Riau, mana program yang mampu mengimbangi supaya neraca APBD tetap stabil dan tidak terganggu dengan pinjaman ini? Makanya, kajian mendalam sangat diperlukan," ulasnya. 

Fraksi PAN sendiri, belum memiliki sikap terkait rencana ini karena Fraksi PAN akan mempelajari hal ini ke Pemerintah Pusat melalui Anggota Fraksi PAN di DPR RI, yakni Jon Erizal yang juga berada di komisi membidangi keuangan.

"Saya secara pribadi sudah koordinasi dengan bang Jon Erizal, minggu depan kita akan diterima oleh beliau dan akan langsung dikoneksikan dengan direktur SMI. Supaya kita bisa mendapatkan pemahaman komprehensif terkait pinjaman ini," tuturnya 

Dalam rapat tersebut, Gubernur memang belum menyebutkan berapa besaran dana pinjaman, tapi Gubernur berencana akan mengarahkan pinjaman tersebut ke pembangunan akses jalan provinsi.

Ade juga mempertanyakan alasan rencana peminjaman ini yang dinilainya mendadak. Pasalnya, saat ini DPRD Riau dan Pemprov Riau sudah melakukan pembahasan APBD Murni 2021.

"Kenapa tidak dari dulu supaya kajiannya lebih matang, pinjaman ini pasti akan masuk ke postur APBD, sementara draft KUA-PPAS APBD 2021 sudah masuk," tutupnya.***