PEKANBARU - Irwan Nasir dianggap sebagai orang yang harus bertanggungjawab terkait dengan adanya dugaan tidak netralnya kader PAN yakni Syamsuar, yang kini terpilih menjadi Gubernur Riau periode 2019-2024.

Desakan ini diungkapkan Wasekjen DPP PAN, dr. Irvan Herman, Senin (11/3/2019) siang.

"Selaku Ketua DPW PAN, Irwan Nasir harus menegur Gubernur Syamsuar. Karena PAN memiliki andil besar dalam memenangkan beliau di Pilgub kemarin," ujar Irvan kepada GoNews.co.

Dirinya mengaku sangat menyangkan, ketika Gubuernur Syamsuar, yang juga merupakan kader PAN, turut aktif ikut berkampanye memenangkan salah satu paslon di pilpres.

Ads
"Padahal sudah jelas, PAN telah menginstruksikan seluruh kepala daerahnya untuk fokus terhadap tugas-tugasnya membangun daerah, tandasnya.

Harusnya kata Irvan, Gubernur yang sudah diamanahkan oleh rakyat, harus fokus mensukseskan program-program yang menjadi janji mereka ketika bertarung di pilkada.

"Saudara Irwan Nasir harus bertanggung jawab ke seluruh kader PAN di Riau. Dan perlu diingat, mimpi serta klaim Gubernur Syamsuar untuk memenangkan Paslon Presiden 01 tak akan bisa terwujud. Kita semua tau, Riau InsyaAllah tetap basis mutlak Paslon 02," tegasnya.

Selain PAN, sebelumnya partai pengusung Syamsuar-Edy di Pilgub 2019, yakni PKS, juga mengkritik hal yang sama.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut Gubernur Riau, Syamsuar belum pernah meminta izin dan persetujuan PKS dan PAN sebagai parpol pengusungnya di Pilgub Riau soal dukungan bagi Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hidayat mengatakan pilihan Syamsuar untuk mendukung Jokowi di Pilpres merupakan keputusan pribadi.

"Dia [Syamsuar] juga tidak pernah meminta persetujuan PKS dan Gerindra untuk kemudian memberikan dukungan ke pak Jokowi dan pak Ma'ruf. Itu adalah sikap dia pribadi," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/2/2019) yang lalu.

Hidayat menyatakan PKS dan PAN sudah mewanti-wanti agar Syamsuar tak mendukung pasangan capres-cawapres selain Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung oleh koalisi PKS dan PAN.

"Dan pastilah kami ketika dahulu mendukung tidak dalam posisi untuk kemudian dalam mendukung beliau untuk memberikan dukungan pada capres di luar yang diusung PKS dan Gerindra," kata dia.

Hidayat juga mengatakan Syamsuar tak memiliki kewenangan untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat Riau dalam Pilpres 2019. Sebab, kata dia, jabatan gubernur seharusnya dapat menjalankan kewenangannya sebagai pejabat negara yang adil.

Ia juga meminta Syamsuar tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai gubernur untuk kepentingan politik di Pilpres.

"Jangan berlaku tidak adil, jangan kemudian mengarah-arahkan pada pilihan politik yang sesungguhnya belum tentu pilihan rakyat," kata dia.

Sebelumnya, bersama Menristekdikti, Mohamad Nasir, Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus, turut deklarasi alumni perguruan tinggi se-Provinsi Riau mendukung Jokowi-Maruf Amin, Minggu (10/3/2019).

Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya mengatakan, ia merupakan alumni dari Universitas Riau dan Firdaus merupakan alumni dari Universitas Islam Riau. "Kita menyatakan sikap, kita ikhtiar, semoga diridhoi, memajukan Indonesia. Ini kerja keras kita sampai tanggal 17 April mendatang," katanya.

Syamsuar juga mengatakan, atas nama sejawat, ia mengucapkan terimakasih kepada alumni yang telah bersusah payah dengan ide kreatif mensukseskan acara tersebut.

"Sebagai orang berpendidikan, kita bisa memilih yang membawa kemajuan. Di sini juga ada alumni berbagai profesi, di antara kita ada S2, Doktor, dan profesor, ini semua membuktikan semua orang cerdas, kita tepat memilih Jokowi sekali lagi. Kita sampaikan program beliau di masa yang akan datang," ujar dia.

Syamsuar mengaku, sebagai alumni ia merasa kepemimpinan Jokowi berhasil mencapai pembangunan yang sangat pesat, terutama di desa, program nawacitanya sangat terasa.

"Mari kita menangkan Pak Jokowi - Maruf Amin di Riau, kita berjuang bersama," tandasnya. ***