PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti menyampaikan kekesalannya kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Zul Ikram yang dinilainya tak mampu menyelesaikan permasalahan guru bantu.

Zul Ikram, kata Politisi PDIP ini, mestinya bisa mengkoordinasikan usulan pencairan honor para guru bantu tersebut, sehingga persoalan penunggakan gaji mereka sampai empat bulan ini tidak terjadi.

"Walau ini bukan tugasnya, tapi dia selaku kepala dinas pendidikan Provinsi Riau mengkoordinasikan seluruh kepala dinas di kabupaten kota," ujar Poti, Kamis (22/4/2021).

Kekesalan Poti memuncak ketika Zul Ikram menyebut bahwa penunggakan gaji para guru ini bukan kewenangan dia, karena semua merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Ini mengindikasikan bahwa dia kurang kapabel dengan jabatan tersebut.

"Kalau dia bilang ini bukan kewenangannya, berarti ini adalah sumber kegagalan gubernur yang menempatkan orang yang kurang mampu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kondisi kesejahteraan para tenaga didik kembali memprihatinkan, pasalnya sudah empat bulan para tenaga didik yang merupakan guru bantu di Pendidikan Dasar (Diksar) belum dibayar oleh pemerintah.

Hal tersebut menjadi perhatian oleh DPRD Riau, bahkan puluhan guru bantu tingkat SD dan SMP ini mendatangi gedung DPRD Riau untuk mengadukan nasib mereka yang semakin terjebak di masa pandemi ini.

Dalam rapat, diketahui bahwa ada yang sudah diusir di kontrakan dan tidak bisa berangkat ke sekolah karena tidak ada uang bensin. Hal tersebut merek ungkapkan dalam rapat yang dihadiri Anggota DPRD Riau lintas komisi.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebut akar masalah yang terjadi adalah honor guru bantu tingkat dasar yang skemanya bantuan keuangan ke pemerintahan kabupaten kota.

Mekanismenya adalah Pemkab dan Pemko harusnya sudah mengusulkan ke Pemprov melalui BPKAD, namun hal ini tidak dilakukan.

"Usulan ini yang kita bingungkan kenapa sampai detik ini belum sampai? Saat ini baru tiga pemkab yang mengusulkan, Rohul, Bengkalis, dan Inhu," ujar Hardianto, Kamis (22/4/2021).

Dan dari tiga daerah ini, hanya Rohul yang lengkap dan sudah dicairkan honornya. Sementara, sembilan kabupaten kota lain sama sekali belum mengusulkan.

"Ini seharusnya diperhatikan lah, uangnya ada tapi kita terhukum mekanisme pencairan. Pak bupati, pak walikota tolong dibantu lah," tegas Politisi Gerindra tersebut. ***