PEKANBARU - Infrastruktur dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan masyarakat Provinsi Riau, akan dibenahi Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar satu per satu. Kualitas infrastruktur dasar yang masih rendah, meliputi jalan dan jembatan, air bersih dan air minum, air limbah dan sampah, serta elektrifikasi.

Mantan bupati dua peruode ini mengungkapkan, jalan dan jembatan pada 2017, panjang jalan provinsi 2.799 kilometer. Dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18 persen.

"Jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58 persen. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49 persen, dengan kategori rendah. Indeks aksesibiltas rata-rata per kabupaten/kota sangat rendah sampai rendah, kecuali di Kota Pekanbaru yang tinggi dan Dumai kategori sedang," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Selasa (12/3/2019).

Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas Provinsi Riau, dikatakan Syamsuar. Oleh karena itu, perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan.

Ads
"Terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang menunjang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, kawasan sumber bahan baku industri, membuka keterisoliran serta tematik lainnya," ujar Syamsuar.

Dirikatakan Syamsuar, air bersih dan air minum, karena terbatasnya akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Kebutuhan air bersih rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur (37,20 persen) dan jasa air isi ulang dan air kemasan (36,16 persen).

"Dan terdapat 23,45 persen rumah tangga yang bergantung pada ketersediaan air hujan. Demikian juga dengan keperluan memasak, mandi, cuci dan sebagainya, rumah tangga pada umumnya memanfaatkan air sumur (78,44 persen), serta air hujan (13,63 persen)," ungkap Syamsuar.

Menurut Syamsuar, saat ini air limbah dan sampah belum terkelola dengan baik, sementara tingkat pertumbuhan penduduk dan industri relatif cukup tinggi, aktivitas tersebut dipastikan menghasilkan air limbah dan sampah, baik skala rumah tangga maupun industri.

"Air limbah dan sampah tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan mengancam upaya penyehatan lingkungan khususnya terhadap kualitas air permukaan dan air sungai yang notabene sebagai sumber air baku untuk berbagai keperluan rumah tangga," terangnya.

Kebutuhan energi listrik atau elektrifikasi di Provinsi Riau semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri, dijelaskan Syamsuar. Sampai bulan Desember 2018 Ratio Elektrifikasi (RE) Provinsi Riau sebesar 95,92 persen.

"Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik sebanyak 74 Desa dari 1.859 jumlah desa dan kelurahan. Kabupaten yang paling rendah layanan listrik adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru mencapai 77,64 persen dari 236 Desa dan Kelurahan," jelas Syamsuar. ***