BANGKINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Riau, menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kampar tahun 2021 serta penyampaian sepuluh pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (2/11/2020) lalu.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Faisal, dihadiri juga oleh Wakil Ketua Tony Hidayat, Wakil Ketua Repol, Wakil Ketua Fahmil, serta juga dihadiri 26 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Kampar. Dari pihak eksekutif langsung dihadiri oleh Bupati Kampar serta turut pula dihadiri oleh para Kadis dan kepala OPD.

Nota pengantar rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Kampar 2021 dan sepuluh Ranperda Kabupaten Kampar tahun 2020 disampaikan langsung oleh Bupati Kampar.

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH menyampaikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) APBD Kampar Tahun 2021 dan Penyampaian 9 Ranperda Kampar Tahun 2020 pada sidang Paripurna DPRD itu.

Dalam penyampaian KUA-PPAS APBD Kampar Tahun 2021 dan Penyampaian 9 Ranperda Kampar Tahun 2020 mengatakan ada sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kampar diantara Ranperda tentang Perusahaan Umum Air Minum Tirta Kampar, Ranperda Perusahaan umum Daerah Kabupaten Kampar Aneka Karya, Ranperda Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kampar Bank Perkreditan Rakyat Sari Madu, Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhillah.

Selanjutnya Bupati Kampar juga menyampaikan Ranperda lainnya Ranperda Perusahaan Perseroan PT. Bumi Kampar Sarana Energi, Ranperda tentang Penyerahan modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada BUMD dan pihak ketiga, Ranperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, Ranperda tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup dan Ranperda tentang rencana induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kampar tahun 2020-2025.

Disisi lain Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan juga ada Ranperda kesepuluh tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kampar, yang diajukan di luar pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kampar tahun 2020.

Dalam kesempatan itu juga Bupati Kampar juga mengatakan pemerintah daerah juga mengajukan lima rancangan peraturan daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya tiga diantaranya Ranperda tentang perusahaan umum daerah dan dua Ranperda tentang perusahaan perseroan daerah.

Bupati Kampar juga merinci, ketiga Ranperda tentang perusahaan umum daerah diantaranya perusahaan umum minum Tirta Kampar, Ranperda perusahaan umum daerah Kabupaten Kampar Aneka Karya, dan perusahaan umum daerah Kabupaten Kampar Bank Perkreditan Rakyat Sari Madu.

Pada kesempatan sidang paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Kampar tahun 2021 dan penyampaian 9 Ranperda Kampar tahun 2020 Bupati Kampar tidak hanya membacakan, tapi ia juga langsung menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Kampar tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar M Faisal dan disaksikan oleh seluruh peserta sidang paripurna.

Sebelum mengakhiri penjelasannya, bupati Kampar mengatakan, bahwa keperluan materi dari rancangan peraturan daerah yang telah ia kemukakan agar keseluruhan yang diajukan ini dapat diubah secara bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

GoRiau

Kepada wartawan, usai rapat paripurna, Catur Sugeng Susanto mengatakan, program prioritas daerah diantaranya di tahun ini, memastikan perhatian yang mengedepankan pencapaian program infrastruktur, investasi dan industri atau 3i di Kabupaten Kampar dan tentunya juga mengalokasikan anggaran untuk program-program yang sifatnya jejaring sosial dan kesehatan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar Minta Orientasi Kebijakan Anggaran Fokus Pada Penyelamatan Ekonomi Masyarakat.

Sementara itu, Agus Candra, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kampar jauh sebelum penyusunan anggaran ini, meminta pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar bisa merespon situasi terkini daerah yang sedang terpuruk oleh pandemi Covid-19 sehingga para OPD terkait bisa menyusun anggaran dan kebijakan untuk tahun 2021 dengan memprioritaskan pada program pemberdayaan dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

"Berpikir terpuruk saja jadilah. Berpikir New Normal (tatanan hidup baru) saja jadilah. Situasi kita sudah berbeda. Perubahan orientasi itu harus kita lakukan," ucap Agus beberapa waktu lalu di Sekretariat Golkar Kampar.

Dia menyebut, pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan, dari yang sebelumnya fokus melakukan pembanguan fisik, seperti pembangunan gedung-gedung, sementara difokuskan dulu untuk program-program penyelamatan ekonomi masyarakat agar mampu melewati situasi terpuruk imbas dari pandemi Covid-19.

Untuk itu, dia meminta usulan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 nanti, adalah program yang ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat. Agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi sulit seperti saat ini.

Kata dia, kita memang tidak bisa berpikir muluk-muluk program-program ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tapi setidaknya program-program itu mampu membuat masyarakat bertahan sembari menunggu kondisi dunia secara keseluruhan pulih dari pandemi Covid-19 ini.

"Kita memang tidak terlalu berharap pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi paling tidak dengan program itu masyarakat mampu bertahan dalam situasi sulit ini," ungkap Agus, Anggota DPRD Kampar dari Fraksi Golkar.

Agus mencontohkan, program-program yang dipersiapkan untuk masyarakat nanti adalah program-program sederhana yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat. Program yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat dan berimbas cepat pada ekonomi mereka.

"Maka, harus dilakukan perubahan orientasi (pembangunan). Misalnya program pertanian, jangan lagi dibuat program yang masyarakat tidak bisa melakukan. Program sederhana saja yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kita. Adakan pupuk sebanyak banyaknya, bibit adakan sebanyak-banyaknya," terang Agus.

"Programnya tanaman-tanaman yang berbuah cepat. Seperti palawija. Jangung, ubi atau pun padi. Kalau padi, Indeks Pertanaman atau IP-nya 200, tingkatkan ke 300," beber dia lagi.

Ia berjanji, sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar, akan mengawal program-program yang berorientasi pada penyelamatan ekonomi masyarakat agar mampu bertahan dalam situasi terpuruk ini, bisa masuk.

Lanjut Agus, jika program-program ini sudah masuk dalam program daerah nanti, instansi terkait harus mengawal dan mengontrol secara baik agar tingkat keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan. Karena program-program ini dianggarkan dari keuangan daerah yang sedang tidak baik. Oleh sebab itu, kata dia, penghematan, efisiensi harus betul-betul dapat dilakukan oleh masing-masing OPD.

Dia juga menekankan, pengelolaan sektor pariwisata juga lebih ditingkatkan lagi pada tahun 2021 nanti. Karena sebut dia, sumbangsih dan dampak ekonomi sektor ini juga sangat cepat terasa oleh masyarakat pelaku dunia pariwisata. Sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat bagi keberlangsungan hidup dan ekonomi rumah tangga mereka.

Agus berpesan, protokol kesehatan harus tetap dikedepankan, sebab kita sedang berada dalam New Normal (tatanan hidup baru) di tengah serangan wabah Covid-19.

"Sektor kesehatan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Pengembangan dan perbaikan fasilitas kesehatan juga harus menjadi perhatian," cetus anak tokoh masyarakat Kampar, almarhum Muhammad Amin ini.

Agus juga meminta, perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disederhanakan guna memicu pertumbuhan usaha masyarakat. Termasuk proses pelabelan, pembukaan izin harus betul-betul dipermudahkan agar UMKM terdorong untuk tumbuh dan bertahan.

"Sekali lagi saya tegaskan, kita ini sudah berbeda. Kondisi kita ada pada New Normal. Jadi, kita tidak seperti dulu lagi. Perubahan ini harus kita sikapi, orientasi harus kita rubah juga," tegas Agus.

"Perkreditan juga dipermudah. Agar memicu masyarakat untuk berusaha," tutup Agus Candra, Ketua Fraksi Golkar. (parlementaria)