JAKARTA - Program Kartu Prakerja terus menerus menjadi sasaran kritik. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan Kartu Prakerja yang dianggap salah sasaran, mengingat di tengah wabah virus corona saat ini, masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.

Sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah, DPP NasDem meminta pemerintah untuk mengevaluasi program pelatihan daring di Kartu Prakerja. NasDem menilai, lebih baik anggaran pelatihan dialihkan menjadi bantuan langsung ke masyarakat yang terdampak COVID-19.

"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari 8 penyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali melalu siaran pers yang diterima GoNews.co, Jumat (1/5/2020).

Setelah dialihkan, diharapkan anggaran dari pelatihan Kartu Prakerja bisa digunakan untuk menambah jumlah penerima manfaat. "Tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," jelasnya

Selain itu, NasDem meminta pemerintah membenahi penyaluran insentif Kartu Prakerja agar tepat sasaran. Pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem data soal penerima Bansos agar akurat.

"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Ahmad Ali.

Lebih lanjut, NasDem menilai implementasi Kartu Prakerja yang transparan sungguh penting sehingga ke depan publik bisa melihat program ini akuntabel, tidak hanya dipandang sebagai program yang sia-sia.

DPP NasDem juga menugaskan fraksi NasDem di DPR untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
"DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," tambah Ahmad Ali.

Berangkat dari pandangan di atas, DPP Partai NasDem menyatakan sikapnya berikut ini:

1. DPP Partai NasDem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi.

2. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard). Oleh karena itu DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan.

Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK. Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.

3. Bersamaan dengan itu Partai NasDem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Partai NasDem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung.

Seperti diketahui, Program Kartu Prakerja memberikan dua manfaat berupa pelatihan daring dan insentif bagi masyarakat. Untuk pelatihan daring, pemerintah bermitra dengan sejumlah perusahaan mulai dari Ruangguru, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Bukalapak, Kemnaker.go.id hingga Mau Belajar Apa.***