PANGKALAN KERINCI - DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau, meminta kepala daerah untuk menghentikan kegiatan atau agenda yang dihadiri banyak orang.

Salah satunya kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

"Kita minta Pemkab stop kegiatan yang mengundang banyak orang. Salah satunya pembagian BLT DD atau bantuan sosial lainnya untuk mencegah penularan virus corona," ujar Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal SE, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia, pembagian BLT DD di desa-desa cukup dilakukan oleh pejabat desa. "Cukup pejabat desa saja untuk menyerahkan BLT DD dan bantuan sosial lainnya," tegasnya.

Selama ini yang terjadi, ungkap politisi PDIP ini, penyerahan BLT DD ataupun penyerahan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat melibatkan seluruh pejabat.

"Selama ini kalau penyerahan itu melibatkan seluruh element, baik itu kepala dinas, camat sampai Kemenag juga," bebernya.

Syafrizal mendorong tim kesehatan untuk lebih giat melakukan tracing kontak, terkait kasus posiitf Covid-19, yakni MR (46). MR merupakan pejabat di Kementrian Agama (Kemenag) Pelalawan yang aktif mengikuti kegiatan Pemkab Pelalawan.

"Kita minta Diskes lebih giat melakukan tracing kontak MR ini. Karena dia publik figur, apalagi belakangan ini mereka sibuk memberikan bantuan ke desa-desa," tandasnya.

Menurut Syafrizal, saat ini kepala daerah selayaknya lebih fokus pada pengajuan KUA PPAS perubahan, yang sampai sekarang belum juga diserahkan ke DPRD.

"Dewan minta kepada bupati agar lebih fokus pada pengajuan KUA PPAS perubahaan, itu jauh lebih penting. Sebab sudah melewati batas waktu yang semestinya," imbuhnya, menutup.

Saat ini, angka pasien positif corona di Kabupaten Pelalawan dalam pekan ini melejit, tercatat 20 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Kabar baiknya, 3 pasien positif sudah dinyatakan sembuh.*