PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memandang penting perlunya untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Untuk mewujudkan semua itu, pemerintah harus hadir dan ada saat Rakyat memerlukan, cepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Fungsi dan produktivitas kelembagaan pemerintah daerah pemanfaatan teknologi informasi (IT).

Sebagai bentuk keseriusan Pemprov Riau terhadap pemanfaatan IT, pada Hari Jadi ke-59 Riau pun mengusung tem “Bersempena Hari Jadi Provinsi Riau, Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Terhadap Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Teknologi.”

Dengan sukacita turut juga ditabalkan “Riau go I.T” sebagai motto atau tagline. Adapun wujud nyata komitmen mendekatkan kehadiran dan layanan pemerintah kepada rakyat, pada hari ini secara resmi Pemerintah Provinsi Riau melaunching Sistem Informasi dan Layanan Publik berbasiskan elektronik “e-Government”.

"Program e-Government selain dimaksudkan mendekatkan informasi dan layanan pada masyarakat, juga untuk adanya transparansi dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Pemerintah Provinsi Riau," ungkap Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dalam pidato sambutannya saat upacara HUT Riau.

Kemudian, untuk mendukung program e-Government tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dengan Bank BRI menandatangani kerjasama optimalisasi BRI-sat. Melalui kerjasama ini, diharapkan implementasi e-Government akan lebih cepat dan memberikan kemudahan masyarakat mengakses informasi maupun layanan pemerintah.

Kerjasama BRI-sat ini direncanakan menjangkau kepedesaan, disetiap BRI Unit yang ada di desa-desa akan dibuat Laman Teknologi, antara lain masyarakat nantinya dapat menggunakan akses internet secara gratis. Dengan kemudahan akses internet ini, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan informasi dan memanfaatkannya secara positif.

Hal ini, sekaligus sebagai wujud dukungan pelaksaanaan butir 3 Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, selain alokasi dana desa yang telah dianggarkan beberapa tahun terakhir. Prioritas ini, selain sebagai tugas pemerintah, juga merupakan solusi mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus secara intensif melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang dialokasikan efektif dan efisien serta tidak disalahgunakan.

Hanya dengan memperbaiki kualitas layanan kepada stakeholders, meningkatkan produktivitas dalam kehidupan bernegara, memperkuat kendali, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, suatu lembaga pemerintah dapat mewujudkan secara nyata konsep Good Governance dan Clean Government. (Adv/Rat)