SEBUAH negara yang mengkalim dirinya demokratis, jika ada pemilihan umum. Pemilu sebagai sebuah mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan. Pemilu dilaksanakan karena hampir mustahil menyelenggarakan demokrasi langsung tanpa adanya perwakilan sebagaimana telah diterapkan pada zaman-zaman terdahulu (zaman Yunani kuno).

Raja atau sultan mempunyai kedudukan sebagai pemimpin yang memberikan kepuasan kehormatan lahir batin yang luar biasa dan karena itu kedudukan tersebut tidak pernah diberikan secara sukarela, tetapi selalu diwarnai dengan perebutan, kudeta, peperangan bahkan sering mengoyahkan sendi-sendi kerajaan tersebut. Sampai saat ini pun seperti itu, tidak pernah diberikan secara sukarela tetapi dengan perebutan lebih beradab yaitu melalui pemilu dengan aturan mainnya sebagai permainan yang makin modern, supaya berjalan adil, tertib beradab dan dijadwalkan. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu selama 11 kali, dimulai pertamakali pada tahun 1955. Pemilu pertama ini diklaim sebagai pemilu yang baik dan mampu membawa Indonesia mulai menapaki sejarah berdemokrasi substantif.

Namun kemudian cerita berganti, dimulai sejak masa orde baru pemilu diduga kuat diselenggarakan hanya untuk kepentingan penguasa dan memenuhi tuntutan demokrasi formal, dimana terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diatur secara tidak langsung oleh kekuatan politik hegemonik dibawah bayang-bayang kekuasaan besar yang memapankan dirinya selama berpuluh-puluh tahun. Permasalahah yang ada dalam Pemilu yakni, diskriminasi, money politic, golput, dan partisipasi. Pemilu diyakini sebagai suatu cara yang paling efektif untuk mewujudkan partisipasi aktif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada pemilu rakyat menentukan sendiri siapa yang pantas untuk diberi amanat menjalankan kedaulatan rakyat dan mengelola negara demi kepentingan umum.

Di Indonesia, legalitas pemilu dapat ditemukan dalam Pasal 2, Pasal 6A ayat 1, Pasal 18 ayat 3 dan 4 UUD 1945. Dimana pasal-pasal ini mengatur tentang pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam pasal 6 ayat 1 UUD 45 menyebutkan presiden dan wapres adalah warga negara sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain, tidak pernah menghianati negara, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden/wakil presiden.

Dalam pasal 4 ayat 2 UUD 45, dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wapres. Pada pasal 9 UUD 45 UUD seorang presiden bersumpah isinya ada 3 pertama sumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaiKbaiknya dan seadil-adilnya kedua memegang teguh UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya dan ketiga berbakti kepada nusa dan bangsa.

Ada 3 varian pemilu yang akan diselenggarakan secara berkala, baik secara serentak maupun tidak, oleh penyelenggara pemilu yang disebut dengan KPU dan Bawaslu. Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat,
sebab orang-orang yang memimpin pemerintahan tersebut dipilih oleh rakyat. Harapan dan optimis besar kembali datang saat reformasi terjadi di sekitar tahun 1998, dimotori oleh kelompok cendikiawan dan para mahasiswa yang sudah sangat rindu akan terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis dan mensejahterakan rakyatnya, serta dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, tanpa dipilih-pilih, dan tanpa pembedaan, berdasar prinsip “equality before the law”. Mewujudkan cita-cita tersebut dapat dimulai dengan kembali menciptakan pemilu yang bersih dan terbuka berdasar prinsip luber jurdil.

Manfaat Pemilu Legislatif sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana perubahan dan perbaikan pemerintahan serta sarana menegakkan tatanan politik. Harus disadari bersama betapa penting makna suatu pemilu, sebab merupakan sarana bagi rakyat untuk memenuhi hak konstitusionalnya dalam rangka menentukan siapa yang layak dipilih untuk mewakili dirinya dan membawa kepentingan dirinya. Pendidikan politik harus disampaikan secara benar kepada masyarakat oleh Parpol. Proses rekrutmen pengurus dan anggota yang baik pada institusi Parpol akan menjadi pembelajaran pendidikan politik yang baik sehingga akan terimplementasi kepada kehidupan bernegara yang baik.

Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk suara setiap pemilih yang diberikan pada saat hari pemilihan umum. Satu suara sangatlah berarti, sebab ketika satu suara tersebut bergabung dengan suara-suara lainnya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat, akan mengantarkan negara ini menjadi negara yang kuat dengan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, bukan negara keropos yang berisikan pemimpin dan wakil rakyat yang berpura-pura bekerja keras mengatasnamakan rakyat namun sesungguhnya hanya bekerja untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok. Setiap pemilih dalam suatu pemilu dapat memilih wakilnya berdasar motivasi kesamaan ideologi, kesamaan afiliasi dan tujuan politik, serta logika tentang siapa yang memiliki kapasitas dan kredibilitas paling mumpuni diantara semua calon yang ada. Memilih berdasar motivasi-motivasi sebagaimana disebutkan adalah sah-sah saja, asal tidak memilih wakilnya berdasar alasan pragmatis semata.

Selama ini pemilu di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh praktek kotor “money politic” dan “pencitraan palsu” dari banyak calon pemimpin negara dan calon wakil rakyat. Untuk itu, sudah saatnya rakyat sadar, bahwa di tangan rakyatlah nasib negara ini ditentukan…”Satu pilihan tepat akan mengantarkan kepada masa depan cerah, sebaliknya satu pilihan yang tidak tepat, atau satu suara yang tidak digunakan (golput), akan sangat mungkin mengantarkan negara ini menjadi negara rapuh yang dipimpin oleh singa-singa lapar bertopeng pahlawan yang siap menggerogoti negara dari dalam”. Para pemilih harus ikhlas, rela meluangkan waktunya sejenak untuk berbondong-bondong datang ke TPS pada hari pelaksanaan pemilu, memberikan suaranya, dan terus optimis bahwa pemimpin impian akan terus bermunculan.

Jangan biarkan pemilu yang diselenggarakan dengan dana yang sangat mahal, pada akhirnya hanya untuk memilih para pemimpin yang korup dan berakhir di tahanan KPK. “Marilah tepis sikap apatis, kuatkan semangat optimis untuk bersama-sama memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat, menuju Indonesia yang lebih baik”.

Ingatlah..“Yang anda pikirkan, menentukkan yang anda lakukan dan yang anda lakukan, menentukkan yang anda hasilkan”.. Maka ukuran kualitas dari pikiran anda, menentukkan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan anda.***

Suhendro adalah pemerhati masalah bangsa.
Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)