JAKARTA, GORIAU.COM - Kebijakan pemerintah dalam membuat aturan pemilukada yang dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansinya. Idealnya Rancangan Undang-Undang Pilkada bukan terfokus membahas masalah pengembalian sengketa pemilukada. Semestinya lebih kepada memperbaiki masa waktu persidangan. Demikian kritikan Mahkamah Konstitusi.


Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, dengan 14 hari masa persidangan sengketa pemilukada hingga putusan, maka hakim harus bekerja keras dalam menggelar sidang. Hal Itu pun harus dilakukan tanpa mengabaikan subtansi kecurangan pemilukada yang selalu digugat.


"Tapi, ini pemerintah malah sibuk mengurusi sidang gugatan pemilukada dari ke MA ke MK, dan sekarang mau dibalikkan ke MA lagi," papar Akil, Selasa (19/3).


Sebelumnya, pemerintah menginginkan pemilukada digelar serentak demi efisiensi biaya. Aturan itu tertuang dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas bersama dengan Komisi II DPR. Dampaknya, maka sengketa pemilukada tidak lagi disidangkan di MK. Melainkan disidangkan di pengadilan ad hoc di setiap daerah.


Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menjelaskan, dampak disetujuinya pemilukada serentak yaitu pengambilalihan wewenang MK dalam gugatan pemilukada.


Meski begitu, menurut dia, masalah itu terus dimatangkan bersama DPR agar di kemudian hari tidak timbul masalah seperti dulu. Masalah itu adalah seringnya ketidakpuasan calon kepala daerah akibat putusan pengadilan umum yang bermasalah. "Sengketa pemilukada dikembalikan ke MA (Mahkamah Agung) yang dapat dilimpahkan ke PT (pengadilan tinggi)," ujar Djohermansyah. (sm)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081365093962 atau via email: goriau2012@gmail.com (lengkapi data diri atau instansi untuk berita warga dan rilis)