PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Riau-Kepri, DR H Indra Muchlis Adnan menegaskan, pihaknya tidak pernah mengancam akan memecat kader Golkar Riau yang tidak mengikuti keputusan Mahkamah Partai (MP) yang mengakui kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

"Meskipun saya korban pemecatan Aburizal Bakrie, tapi tidak pernah saya menyampaikan niat akan balas dendam. Pecat memecat itu zamannya Ical (Aburizal Bakrie), hanya Ical yang punya hak untuk memecat kadernya," kata Indra saat dihubungi GoRiau.com, Selasa (17/3/15).

Ketua Golkar Riau ini mengajak seluruh pengurus DPD I dan II, anggota DPRD se-Riau serta seluruh kader Golkar untuk menghargai keputusan Mahkamah Partai, dimana kepengurusan Golkar yang diakui itu di bawah kepemimpinan Agung Laksono."Tak ada niat saya balas dendam, Insyaallah, di bawah kepemimpinan Agung Laksono ini tak ada lagi pecat memecat. Mari kita hargai keputusan MP yang sudah dikuatkan oleh SK Menkum HAM, mari kita bersatu mengembalikan kejayaan Golkar di Riau," ajak mantan Bupati Inhil dua periode ini.

Terkait masih adanya pengurus DPD II Golkar di Riau yang belum mengambil sikap, Indra memberi waktu dua minggu ke depan untuk memutuskan."Undang-undang partai kan sudah jelas menyebitkan, bahwa pengadilan tertinggi itu berada di Mahkamah Partai, bahkan sudah dikuatkan dengan SK Menkum HAM. Mungkin bagi kader Ical hal ini sulit diterima, tapi keputusan ini harus dihargai. Sekarang tak ada lagi kubu-kubu, mari kita kuatkan barisan, apalagi tahun ini digelar Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota di Riau," jelas Indra.

Kendati demikian, Indra juga tidak mau menunggu lama keputusan pengurus DPD II Golkar di Riau, apabila hingga waktu yang sudah ditetapkan masih saja tak bersikap, terpaksa dipilih caretaker untuk mempersipkan Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih ketua dan pengurus definitif."Awal April kita kasih batas, sebab sesuai keputusan MP, kepengurusan DPD I dan II segera dibentuk," ujarnya.

Terkait Pilkada di Riau, Indra mengatakan, hari ini DPP Golkar menggelar rapat pleno untuk memutuskan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)."Kalau disetujui, baru kita mulai proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan didukung Partai Golkar untuk 9 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini," pungkasnya.(***)