SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Fraksi Demokrat Kebangkitan Pembangunan Sejahtera (F-DPKS) DPRD Kabupaten Siak meminta kejelasan dari pemerintah daerah terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 910 miliar atau hampir mencapai Rp 1 triliun.

"Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Silpa sebesar itu, hal ini harus dijelaskan Pemkab Siak. Sebab, masyarakat akan menilai pemerintah daerah tidak mampu merealisasikan anggaran dengan baik, akibatnya besarnya Silpa," kata Juru bicara F-DKPS Awaluddin, saat sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap realisasi APBD Sisk 2014 di gedung DPRD Siak, Senin (22/6/2015).

Dikatakan Awaluddin, kendati sudah empat kali Pemkab Siak meraih opini Wajar Tanpa Ppengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau, namun masih ada rekomendasi BPK yang selalu muncul terhadap permasalahan asset investasi.

Awaluddin menanyakan, secara umum anggaran 2014 hasil dari BUMD mencapai Rp169,492 miliar atau 99,88 persen dari target yang ditetapkan, namun pendapatan hanya dari beberapa BUMD seperti PT BSP dan PT PERSI. Sedangkan BUMD PD SPS, PT SPE dan PT KITB tidak mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami minta penjelasan bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah terhadap BUMD yang kinerjanya tidak baik itu," ujar Awaluddin.

Pandangan umum fraksi ini akan dijawab Pemkab Siak pada paripurna yang akan digelar minggu depan di gedung DPRD Siak.(nal)