SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume besar secara cepat dan akurat. Buktinya, penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi nasional maupun internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah dilaksanakan harus diarahkan guna mendorong Indonesia menuju bangsa informasi.

 "Teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal lumrah saat ini, bahkan memegang peranan penting di berbagai sektor kehidupan. Penggunaan internet di masyarakat umum, sekolah serta perkantoran terus menunjukkan peningkatan. Orangtua harus bijaksana mengenalkan teknologi ini kepada anak, sebab ada bahaya mengancam dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan," kata Bupati, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Tahunan Komunikasi dan Informatikase-Provinsi Riau Tahun 2014 di Hotel Grand Mempura Siak, Kamis (9/10/14). 

Sebagai salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan kota layak anak di Indonesia, Bupati berharap agar pemerintah pusat dapat menutup hal-hal yang berbau pornografi atau konten-konten negatif di dalam teknologi informasi tersebut. Karena dampaknya sangat tidak baik untuk generasi penerus bangsa.

 Bupati menyambut baik gagasan dari kepala Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau yang akan melaksanakan jaringan komunikasi hingga ke pelosok desa.

"Sebagai daerah kunjungan wisata dan memiliki iven Internasional balap sepeda Tour de Siak, kemudian dalam waktu dekat digelar kejuaraan Asian BMX Champioship, hal itu tak lepas dari peranan teknologi informasi," ujar Bupati.

 Selain itu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI).

Kepala Dinas Informasi dan Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau H Ahmad Syah Harrofie mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kemampuan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu.

 "Penggunaan teknologi informasi di lingkungan sekitar kita telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren baru, diawali dengan munculnya isu "electronic government (e-Gov)" yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik yang telah sebagian diimplementasikan dan terus dikembangkan," ujarnya.

 Kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan serta menerapkan pengetahuan teknologi akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau. "Oleh karenanya pengembangan dan inovasi daerah yang sistematis sangat dibutuhkan," jelas Ahmad.

 Tema Rakornis tahun ini adalah dengan teknologi informasi dan komunikasi kita bangun masyarakat yang cakap dan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. Kegiatan ini berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga menampung ide dan gagasan dalam beberapa aspek, yang meliputi aspek kebijakan, infrastruktur, aplikasi, perencanaan, sumber daya manusia serta aspek keterbukaan informasi.

 Rakornis diikuti 80 peserta yang terdiri dari Dishubkominfo dan Bappeda, Bagian Humas Setda kabupaten/kota se-Riau. Kegiatan ini diselenggarakan dari 8-10 Oktober 2014 di Hotel Grand Mempura Siak Sri Indrapura.

Adapun narasumber adalah pejabat struktural dan fungsional, antar lain dari Biro Perencanaan Kemenkominfo RI, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Ditjen Penyenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Komisi Informasi Provinsi Riau, BAPPEDA Provinsi Riau dan dari Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau.(rlshumas)