BAGANSIAPIAPI, GORIAU.COM - Dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, hendaknya mengedepankan kepentingan masyarakat secara umumnya. Untuk itu, usulan yang diterima oleh satuan kerja haruslah diverifikasi guna menghidari ada kepentingan kelompok dan suatu golongan.

Dalam acara rapat Musrenbang yang dilaksanakan pada hari Kamis (29/1/2015) di kantor Bappeda, Wakil Bupati Rokan Hilir, Herianda menyebutkan, rasiolisasi program dan kegiatan anggaran belanja daerah, secara kasat mata ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu yang dikhawatirkan digunakan sebagai obyek politik.

''Kalau hanya untuk kepentingan kelompok atau perorangan, saya juga memiliki banyak kelompok yang sangat membutuhkan. Namun hal itu tidak mungkin kita lakukan mengingat masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan,'' kata Herianda yang tidak mau mengungkapkan usulan yang dimaksud.

Dia mencontohkan, bantuan ternak sapi sebanyak 1200 ekor yang dialokasikan dalam APBD tahun 2015, setelah ditelusuri, diperoleh informasi bahwa bantuan itu untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Untuk itu dia meminta kepada masing masing Satuan kerja agar melakukan kajian terkait penyusunan APBD agar terlepas dari kepentingan politik dan hegemoni sesaat yang hanya menguntungkan orang perorangan.

Selanjutnya dia juga meminta kepada sakter harus saling berkoordinasi dalam upaya meningkatkan pembangunan karena pada hakikatnya, pembangunan baik berskala kecil maupun skala besar, muaranya pastilah untuk kepentingan masyarakat banyak.

''Kita tetap konsisten dalam meningkatkan pembangunan disektor pertanian, perikanan dan pangan. Hal itu selaras dengan program pemerintah pusat agar terwujud kedaulatan pangan di Rohil," ujarnya. (amr)