PEKANBARU, GORIAU.COM - Direktur Bina Teknik Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Subagio tidak memberikan deadline bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyegerakan pembebasan lahan untuk pembangnunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai.

"Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagu," kata Subagio usai rapat bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman dan pihak terkait lainnya di Kantor Gubernur Riau, Kamis (21/8/2014).

Dirinya mengakui kendala tersangkutnya lahan yang masih berstatus kawasan hutan di sepanjang areal yang akan dibangun tersebut membuat Kementerian Pekerjaan Umum belum bisa merealisasikan anggaran.

Karena sejauh ini, pihak kementerian masih mempertanyakan status lahan tersebut, sebagai antisipasi agar realisasi anggaran nantinya tidak bermasalah. "Kita intinya bagaimana semua bisa berjalan cepat, tetapi tanpa kendala dan berbenturan dengan hukum nantinya," tuturnya.

Subagio mengakui bahwa untuk mengantisipasi berbenturan dengan hukum, pihaknya tetap menggandeng BPKP dan pihak lainnya. Karena kondisi realisasi anggaran yang begitu besar untuk pembangunan mega proyek Tol Trans-Sumatera tersebut.

Dikatakan Subagio, progres pembebasan lahan Pekanbaru-Dumai baru berjalan 14 persen atau baru 7,1 dari 126 kilometer yang akan dibebaskan.

Sebelumnya, Gubernur Riau, H Annas Maamun menegaskan, proses pembebasan atau ganti rugi lahan akan dimulai pada Oktober 2014 mendatang. Dimana anggaran Rp154 dari Pemerintah Pusat akan digelontorkan untuk pembebasan lanjutan.

Pemerintah Pusat memprediksi pembangunan jalan tol Trans-Sumatera tahap pertama yang akan mulai ground breaking 9 Oktober akan rampung dalam 16 bulan.

Tahap pertama yang akan dibangun tersebut di antaranya Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer (km), ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 km, ruas Palembang-Inderalaya sepanjang 22 km, dan Bakahuni Lampung-Terbanggi Besar sepanjang 150 km.

PT Hutama Karya, selaku pelaksana pembangunan, mengajukan rencana bisnis ini ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Apabila rencana bisnis disepakati oleh BPJT, maka pinjaman bank yang sebesar 30-40 persen dapat diterima olehnya.

Sesuai dengan plot lahan yang sudah menjadi bagian dari rancangan tol, pembangunan tol ini dipastikan tidak dapat berpindah lokasi. Pembangunan jaringan jalan tol ini diharapkannya akan seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat memajukan ekonomi daerah yang dilaluinya.***