PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman menginginkan program-program pembangunan yang digagas pemerintah hendaknya bisa melibatkan masyarakat.

Karena apa yang dibangun dan digagas pemerintah, sudah dipastikan untuk kepentingan rakyat. Pelibatan masyarakat dinilai sangat efesien untuk meningkatkan pembangunan yang tepat sasaran.

Plt Gubri menceritakan saat dirinya menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, dimana saat ini sedang digalakkan tranparansi dan partisipasi publik misalnya seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Organisasi masyarakat seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau atau Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, bisa ikut memberi pandangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan," kata Plt Gubri.

Dalam negara demokrasi yang dipakai Indonesia, memberi pandangan merupakan salah satu partisipasi publik dan pemerintah daerah supaya lebih bisa transparan, demi terwujudnya pemerataan pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah.

Pemerintah Provinsi Riau mulai tahun 2015 akan memprioritaskan pembangunan daerah itu terutama di wilayah pesisir atau pantai timur Pulau Sumatera karena saat ini terjadi ketimpangan pembangunan dengan wilayah daratan. 

"Kalau kita lihat keberadaan pesisir masih kurang. Ini yang kita butuhkan untuk kedepan, sehingga dalam membangun dilakukan secara bersama-sama. Kita lagi mencoba masyarakat di Riau ini bisa ikut terlibat terutama dalam pembahasan," ucapnya.

Ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir telah memunculkan rencana daerah itu dimekarkan menjadi Provinsi Riau Pesisir yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Riau periode lalu untuk selanjutnya direkomendasikan ke Kementrian Dalam Negeri sampai akhirnya diputuskan DPR RI.***