PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus meningkatkan infrastruktur penunjang investasi. Pengusaha perkebunan di Riau diharapkan dapat mengelola usahanya secara berkesinambungan.

Infrastruktur penunjang tersebut seperti pelabuhan dan jalan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap pengusaha perkebunan di Riau dapat mengelola usaha secara berkesinambungan.

Mengingat saat ini subsektor perkebunan di provinsi ini telah menjadi andalan nasional dan juga menjadi sumber mata pencaharian lebih dari satu juta kepala keluarga di Riau.

"Lebih dari satu juta KK di Riau menggantungkan ekonomi keluarganya di perkebunan. Jika satu KK tersebut ada empat jiwa maka ada lebih dari empat juta masyarakat Riau yang hidup dari perkebunan, dan itu lebih dari 50 persen penduduk di Riau. Untuk itu, saya ingin pengusaha terus mengembangkan usahanya secara berkesinambungan," ujar Plt Gubri saat membuka Rakor Perkebunan dan Penyerahan Sertifikat Penilaian Kelas Kebun, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (16/12/2014).

Demi mendukung hilirisasi perkebunan, Plt Gubri menyatakan, Pemprov Riau terus meningkatkan infrastruktur penunjang investasi yaitu pelabuhan di Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kawasan Ekonomi Kuala Enok. Disamping itu, infrastruktur berupa jalan dan jembatan terus digesa seiring dengan percepatan tawaran investasi di Riau.

Salah satu langkah yang harus dipikirkan oleh pengusaha yaitu menciptakan produk baru dalam bentuk hilirisasi produk berbahan dasar kelapa sawit. Produk hilir kelapa sawit itu seperti minyak goreng, pengolahan biomassa, kernel, biogas, pellet agro industri dan lainnya.

Salah satu sektor yang diminta yaitu pengolahan biomassa dan limbah cair pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi sumber listrik. Untuk di Riau saja sekarang ini setidaknya ada 187 PKS yang tersebar di kabupaten/kota.

"Jika saja ada seratus (100) PKS bisa mengolah limbah PKS tersebut menjadi 1 megawatt listrik, maka kita akan menghasilkan setidaknya 100 MW. Dan itu cukup untuk menutupi kekurangan listrik yang ada di Riau nantinya," tambahnya.

Sementra Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H Zulher usai acara menyebutkan bahwa Disbun Riau telah melakukan penilaian usaha perkebunan kepada lebih dari 204 kebun yang ada di Riau dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Untuk tahun ini saja, kebun yang telah dinilai yaitu sejumlah 41 kebun. Rincian kebun yang telah dinilai adalah sebelas (11) kebun Kelas I, 71 Kebun Kelas II, 66 kebun kelas III, 21 kebun kelas IV dan 13 kebun yang tidaK lengkap.

"Penilaian kelas kebun ini penting bagi perusahaan. Salah satunya yaitu pengurusan sertifikasi ISPO. Perusahaan tidak bisa mengurus sertifikasi ISPO jika belum ada penilaian ini. Selain untuk ISPO sertifikat penilaian kebun ini juga penting untuk sertifikasi usaha lainnya," ujar Zulher.***