PEKANBARU, GORIAU.COM - Minggu (17/8/2014), Universitas Riau kedatangan 8000-an mahasiswa baru untuk angkatan 2014. Dimulai dengan upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-69 RI di lapangan Faperta Unri yang dipimpin oleh Rektor terpilih Universitas Riau, yang masih menjabat sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA, acara dilanjutkan dengan penyerahan mahasiswa baru ke fakultas masing-masing, oleh masing-masing dekan fakultas.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengenalan kelembagaan tingkat universitas, sekaligus sosialisasi kepada calon mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Gedung Auditorium PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) atau akrab disebut Gedung Grand Gasing, yang mulai dibangun sejak 2008, namun tak selesai-selesai pembangunannya hingga hari ini.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/17082014/ur(1)jpg-1220.jpgPenyambutan mahasiswa baru di gedung yang tak selesai.Grand Gasing awalnya hanya menghadapi masalah klasikal, yakni anggaran tidak memadai, selanjutnya kisruh kepemilikan tanah Unri 17,6 hektar (termasuk Gedung Gasing) yang disengketakan oleh PT Hasrat Tata Jaya (HTJ). Sampai proses Peninjauan Kembali di Mahakamah Agung juga masih memenangkan gugatan PT HTJ terkait kepemilikan tanah ini. Aroma mafia tanah, mafia hukum dan peradilan sangat kental dalam kasus ini, karena berdasarkan SK Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah ini adalah milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kemendiknas RI sejak tahun 2002.

Terlepas dari itu, hari ini BEM Unri menginisiasi untuk menggunakan gedung PKM yang tak jadi-jadi dan belum jelas juntrungannya ini untuk pengenalan kelembagaan tingkat universitas sekaligus sosialisasi kepada calon maahasiswa penerima beasiswa bidik misi Universitas Riau. Karena memang, diusianya yang ke-52 tahun ini, Unri tidak memiliki gedung yang mampu menampung ribuan mahasiswa. Awalnya, gedung PKM inilah tempat bergantung agar mahasiswa dapat melakukan berbagai kegiatan akademisnya, sampai pada kegiatan ekstrakurikuler. Namun, harapan itu, seakan masih jauh dari harapan.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/17082014/ur(2)jpg-1221.jpgPara mahasiswa membentangkan seruan kepada Gubernur Riau dan Presiden RI agar peduli dengan pusat kegiatan mahasiswa Unri tersebut.''Kita menginisiasi penggunaan gedung PKM ini. Dikarenakan memang Unri hanya punya gedung pertemuan yang berkapasitas 500 orang. Jangankan untuk PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru), Seminar akbar, dan lain lain, untuk wisuda saja, tenda masih menjadi pilihan tempat berteduh para orang tua sarjana,'' ujar Eko Jatmiko, Ketua Panitia PMB Universitas Riau.

''Hal ini tentu berbanding terbalik, dengan apa yang terjadi di Istana Negara sekarang, Presiden SBY melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI dengan biaya sebesar Rp 11, 3 miliar. Presiden seakan bermewah-mewahan dalam kegiatan seremonialnya, tanpa sensitif dengan keadaan rakyatnya. Gubernur Riau juga seolah tak sensitif dengan kampus kebanggaan masyarakat Riau ini. ''Masak dalam RAPBD Perubahan 2014, beliau mengusulkan pembangunan gedung BIN. Padahal itu institusi sentral miliki pemerintah pusat, pastilah sudah ada pos anggarannya untuk itu,'' tambah Zulfa Hendri, Presiden Mahasiswa Universitas Riau.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/17082014/ur(3)jpg-1222.jpgPara mahasiswa menggelar aksi teatrikal membawa keranda tanda matinya nurani pera pemimpin negeri ini.Dalam kegiatan ini, terlihat mahasiswa berteatrikal membawa keranda, tanda matinya nurani para pemimpin negeri ini. Kemudian, ada pengumpulan uang koin dari mahasiswa yang ditujukan untuk pembangunan Gedung PKM Unri.

''Gerakan Sumbang Koin ini, menunjukkan keseriusan mahasiswa Unri untuk memiliki Gedung PKM. Agar banyak hal dapat dilakukan di Gedung ini. Presiden SBY, maupun Presiden selanjutnya, baik Jokowi atau Prabowo harus tahu akan keadaan ini. Besok pagi, koin ini kami kirimkan kepada Presiden SBY, sebagai wujud pengharapan kami agar segera memiliki gedung PKM. Gubri juga harus lebih sensitif menyikapi permasalahan infrastruktur di kampus, yang prestasinya terus menanjak ini,'' tutup Topan Rezeki Erlando, Menteri Hukum dan Advokasi BEM Unri. (rls)