PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka menghimpun masukan sinergitas pemerintah dan swasta dalam menanggulangi kemiskinan.

"Pengawasan terhadap tingkat kemiskinan harus terus dilakukan agar kebijakan yang ada bisa dievaluasi. Dengan mengentaskan kemiskinan masyarakat dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Dulu waktu saya masih di Komisi II, PNPM sangat mengentaskan kemiskinan, tapi entah kalau sekarang," ungkap Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain, Selasa (24/5/2016) di Auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara keroyokan dengan lintas struktural. Sementara itu, beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan kali ini ialah korelasi bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Riau.

"Kami ingin mengetahui output program Kube (Kelompok Usaha Bersama) ini sudah sejauh apa di Riau. Contohnya, peserta Kube dari awalnya fakir bertahap menjadi miskin kemudian kategori berdaya dan tidak miskin lagi. Muncul dibenak kami sampai kapan Kube dianggarkan ke kabupaten/kota, harusnya peserta kube dapat dientaskan dari kemiskinan. Jangan setiap tahun nggak ada yang terangkat," tuturnya.

Pantauan GoRiau.com di lapangan, anggota rombongan Komisi VIII diantaranya, Mohammad Iqbal Romzi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Maman Imanul Haq (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Arzetty Bilbina Setyawan (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)n, diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Kepala Dinas Sosial Riau Syarifuddin dan Asiten I Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie. (*/rat)