PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan Blok Kampar dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah ke depan. Informasi tersebut didapat setelah pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) beberapa waktu lalu.

Pemprov Riau diminta melengkapi beberapa dokumen atau persyaratan. Beberapa diantaranya seperti Sumber Daya Manuasia (SDM), kekuatan pendanaan, akta pendirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lainnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Riau, Said Mukri, Rabu (17/9/2014) kepada GoRiau.com, menjelaskan, SKK Migas sudah memastikan Blok Kampar bisa dikelola penuh Provinsi Riau ke depan.

"Tetapi banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Saat ini kita tengah koordinasi dan menyiapkan segala kekurangan persyaratan administrasi tersebut," ujar Said.

Mengenai sumber dana atau kekuatan anggaran yang dimiliki BUMD sebagai salah satu syarat mutlak yang diajukan SKK Migas, dijelaskan Said, Riau masih bisa mengandalkan sumber dana dari beberapa BUMD yang sehat.

"Kita masih punya Bank Riau-Kepri dan lainnya. Itu saya rasa tidak ada masalah, yang lebih penting kita tengah melengkapi semua kekurangan persyaratan," tutup Said.

Disinggung mengenai BUMD yang akan mengelola Blok Kampar tersebut, Said menegaskan masih menunggu usulan dari Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu sebagai daerah yang teraliri ladang minyak tersebut.

"Itu tergantung dua daerah tersebut, tetapi tetap melalui persetujuan Pak Gubernur," sambung Said.***