PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama 12 kabupaten/kota secara resmi melakukan kerjasama dengan BP REDD+ dalam penanganan dan penanggulangan bencana daerah yang ditandai dengan peluncuran Karhutla Monitoring System (KMS), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (17/12/2014).

Ikut dalam penandatanganan kerjasama tersebut Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman dan seluruh bupati atau yang diwakili wakil bupati se-Riau.

"Kita berharap kerjasama ini semakin memberikan dampak yang besar terhadap solusi penanganan karhutla di Riau. BP REDD+ bersama pemprov dan kabupaten/kota sangat serius dalam penanganan karhutla," kata Plt Gubernur Riau.

KMS diharapkan bisa memberikan solusi yang jelas dan tegas terhadap kondisi serta situasi di lapangan. Dengan sistem yang lebih canggih dan unggul dibanding yang lainnya, KMS akan mempermudah pekerjaan pemerintah dalam mengetahui situasi dan kondisi kebakaran lahan.

"Bukan hanya penanganan, tetapi juga pencegahan harus kita lakukan. KMS memberikan andil besar dalam hal ini," lanjut Plt Gubernur Riau.

Apa yang menjadi kesepakatan ini, diharapkan Plt Gubernur Riau bisa berlangsung dalam jangka panjang. "Kita serius, dan Pemerintah Pusat juga sangat mendukung upaya yang kita lakukan," tandas Plt Gubernur Riau.

Sementara itu, Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo, memaparkan, KMS diadakan merupakan strategi besar pemerintah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau yang terbesar pada 2013 dan 2014.

"Wakti itu Presiden (SBY, red) sudah memberikan instruksi dengan mengeluarkan 13 butir imbauan. KMS juga sebagai tindak lanjut dari itu," kata Heru.

Keinginan Pemprov Riau untuk melakukan penanganan dan pencegahan tentu saja membutuhkan informasi terhadap kondisi lapangan yang secara jelas dan tegas.

KMS memberikan sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Dimana ketajaman resolusi dalam mengambil objek sangat membantu pihak terkait dalam memantau penyebab terjadinya kebakaran.

"KMS bisa mengakses objek dengan ketajaman yang tinggi, bahkan bisa mencapai 50 centimeter dengan besaran objek. Ini yang membedakan KMS dari sistem satelit lainnya," tegas Heru.

Monitor 24 jam oleh sebuah satelit terbaik akan mengirimkan informasi secara berkala kepada sistem. "Sistem satelit yang sebelumnya melaporkan dengan hasil analog, KMS menampilkan yang bedata digital," sambung Heru.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa, menambahkan, upaya Pemprov Riau untuk menguatkan penanganan dan pencegahan karhutla di sisi lain yakni melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan.

Terutama kepada 17 perusahaan yang dilakukan audit kepatuhan. Ada yang sudah berangsur melengkapi kekurangan, dan ada juga yang sudah memenuhi seluruh imbauan dari Tim Audit Kepatuhan.

"Evaluasi satu bulan, 17 perusahaan sudah mulai melengkapi peralatan-peralatan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan," ujar Yulwiriati.***