PEKANBARU, GORIAU.COM - Harapan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Pelalawan untuk mengelola penuh Blok Kampar akhirnya kandas setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) memutuskan untuk pengelola Blok Kampar setelah PT Medco E&P akan dilelang secara terbuka.

Ketua Tim Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja menjelaskan, pihaknya telah memutuskan kepastian kelanjutan Blok Kampar, Riau, sebelumnya ditangani Medco E&P diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dengan masa transisi sampai Desember 2015.

Sepanjang masa transisi tersebut, PT Pertamina diminta untuk tetap menyertakan operator yang ada, PT Medco E&P dan mengakomodir keinginan daerah untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lelang terbuka tersebut tentu saja akan mengecilkan peluang BUMD di daerah untuk mendapatkan pengelolaan secara penuh. Karena sudah dipastikan akan banyak perusahaan-perusahaan akan hadir di dalam lelang tersebut.

Sementara sejak awal, masyarakat Inhu dan Pelalawan telah menyatakan sikap dan menyampaikan permintaan tertulis kepada Kemen ESDM agar ladang minyak Riau tersebut sudah saatnya dikelola oleh daerah.

Bahkan permintaan yang sama juga telah disampaikan langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada Pemerintah Pusat. Namun dalam perkembangannya, ternyata Kemen ESDM menyatakan bahwa pengelola Blok Kampar akan ditentukan melalui sistem lelang terbuka.

Ketua Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK), Zulmizan, mengatakan, perjuangan kedua daerah untuk merebut blok tersebut sudah sejak lama, bahkan sejak 2012 dengan melibatkan langsung Bupati Pelalawan M Harris dan Bupati Inhu Yopi Arianto.

"Hingga proses yang dicapai sudah 80 persen, namun tiba-tiba terdengar kabar bahwa pengelola Blok Kampar ditetapkan melalui sistem open tender (lelang terbuka). Ini wacana yang yang sangat besar," kata Zulmizan.

Kedua Bupati juga telah menandatangani nota kesepahaman sejak 2013 untuk mengelola bersama ladang tersebut. Kemudian Gubernur Riau juga sudah menyurati Menteri ESDM, permintaan supaya Blok Kampar diserahkan ke BUMD.

Zulmizan menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat Inhu dan Pelalawan dengan tegas menolak dilakukannya sistem lelang terbuka. "Kita tetap meminta agar Blok Kampar sepenuhnya diserahkan ke BUMD daerah," tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus kepada GoRiau.com, menyebutkan, sistem lelang terbuka yang diminta Kemen ESDM juga sudah diketahui oleh kedua daerah. "Kita hanya meminta agar pemenang nantinya membuat kesepakatan untuk tetap bekerjasama dengan daerah," kata Wan Amir.***