PEKANBARU, GORIAU.COM - Pasca diterimanya Surat Keputusan (SK) Perubahan Peruntukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai fokus kepada sejumlah pembangunan yang sempat terkendala karena masalah lahan.

Bahkan, keinginan Pemprov Riau untuk membangun daerah ke depan juga meminta dukungan sejumlah pihak, baik unsur dari masyarakat hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.

Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun beberapa waktu lalu menyebutkan, keterlibatan sejumlah LSM sangat mempengaruhi keterlibatan investor menanamkan investasi di Riau.

Terutama kepada LSM asing yang dinilai banyak mempengaruhi pihak investor berpikir mundur untuk menanamkan modalnya di Riau. "Saya berharap LSM Asing bisa bekerjasama, tidak mengganggu rencana investasi," ujarnya.

"Investor akan mampu membuat keputusan yang lebih efisien dan konsisten karena kepastian kawasan setelah disahkannya RTRW Riau. Investasi dan industri hijau diharapkan dapat meningkat," sambung Gubri.

RTRW Provinsi Riau sudah terkendala sejak 7 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 2006. Setelah ada kepastian rencana tata ruang dan wilayah ini, maka akan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bidang industri hijau seperti sawit dan hutan tanaman industri.

Gubri menilai kesadaran sebagian industri yang berada di Riau dan untuk beroperasi secara ramah lingkungan sudah baik dan terus dikembangkan, sehingga citra industri pro lingkungan harus dibangun oleh perusahaan itu sendiri.

Namun masalah tersebut kerap dirusak oleh berbagai kampanye hitam yang dilakukan oleh LSM asing. Di Riau, kegiatan LSM asing tidak mempunyai pengaruh apa pun, tetapi aktivitas mereka kebanyakan mencoreng nama baik Riau di internasional.

Menurutnya, kampanye hitam yang dilakukan LSM asing harus dihentikan sebelum muncul berbagai persoalan seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan industri stagnan.***