JAKARTA, GORIAU.COM - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan TNI, Kepala BNPP, BIG (Badan Informasi Geopasial), Bakor Keamanan Laut (Bakorkamla) RI mengenai wilayah perbatasan Indonesia, Wakil Ketua Komite I  DPD RI Fachrul Razi  mendesak lembaga/badan terkait melakukan penguatan wilayah perbatasan dari segala aspek baik legislasi maupun anggaran.

''Saya mendorong lembaga pemerintah untuk menguatkan wilayah perbatasan baik legislasi maupun anggaran,'' ujar Fachrul Razi di sela-sela rapat

Selain itu, menurut Senator Indonesia asal Aceh ini bila lembaga-lembaga/badan yg terkait dengan wilayah perbatasan tidak optimal mengawasi wilayah perbatasan, maka tidak menutup kemungkinan ke depan ancaman dari luar semakin mengancam keutuhan NKRI.

''Bila wilayah perbatasan tidak dikuatkan, tidak menutup kemungkinan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI,'' ungkap Fachrul Razi

Fachrul Razi juga menangkap bahwa selama ini badan/lembaga yg berkaitan dengan wilayah perbatasan tidak bekerja maksimal. Hal ini terlihat seringkali bangsa kita kecolongan setelah wilayah kita diklaim negara lain baru kita sadar dan panik.

''Saya melihat bangsa kita sering kecolongan, setelah wilayah kita diklaim bangsa lain baru kita sadar dan panik. Kita harus kerja keras dalam mempertahankan batas wilayah Indonesia yang hari kian di klaim oleh Malaysia maupun negara yang berbatasan dengan Indonesia,'' tegas Fachrul Razi

Oleh karena itu, sejatinya kedepan lembaga/badan yg menangani wilayah perbatasan harus optimal dan maksimal menjadi garda terdepan dalam mengawasi wilayah perbatasan ini dari rongrongan bangsa lain.

''Saya berharap kedepan lembaga/badan yg menangani wilayah perbatasan harus optimal sebagai garda terdepan mengawasi wilayah perbatasan NKRI. Dan Negara harus memberikan anggaran yang proporsional serta lebih besar dalam merancang program di daerah perbatasan baik secara infrastruktur maupun sosial ekonomi. Kesejahteraan masyarakat di perbatasan juga harus terjamin serta prajurit negara yang bertugas di pos pos perbatasan harus memperoleh anggaran yang layak,'' demikian tutup Fachrul Razi Fachrul Razi, M.I.P. (rls)