PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mengambil tindakan pasca penyusutan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas. Termasuk melakukan pemangkasan terhadap program-program yang masih bisa diciutkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, kondisi ini terjadi karena disebabkan merosotnya harga minya bumi dunia.

"Kami masih mengikuti perkembangan harga minyak dunia di pasar global, kalau pengaruhnya ke DBH migas yang diterima Riau, kami belum menghitungnya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, Minggu (25/1/2015).

Disampaikannya, menyikapi kondisi ini, Pemprov Riau akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait di Pusat dan Daerah. Terutama dampak berapa besar pengaruh penyusutan pada penerimaan daerah.

Andi Rachman mengaku belum mengambil langkah, termasuk melakukan pemangkasan anggaran untuk dinas tertentu, atau sampai membatalkan program kerja yang telah disiapkan di APBD Riau 2015.

Seandainya ada revisi program kerja, Andi memastikan rencana prioritas Pemprov Riau yang telah disiapkan tidak akan diotak-atik. "Tentu akan dihitung lagi berapa penyusutan dari DBH Migas itu, yang jelas sampai sekarang program kerja belum ada perubahan," sambung Andi.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau M Yafiz mengatakan penurunan harga minyak mentah dunia memang memengaruhi penerimaan DBH untuk Riau dari sektor migas.

"Memang otomatis berpengaruh ke penerimaan daerah, karena harga minyak mentah berpatokan ke pasar global," ulasnya.

Dia mengatakan untuk 2015, DBH Migas yang diterima Pemprov Riau dengan acuan harga minyak mentah US105$ per barrel bisa mencapai Rp11,9 triliun.

Dengan pelemahan harga minyak mentah dunia ke harga US$50 per barrel, Yafiz mengatakan kondisi ini akan memengaruhi kinerja Pemprov Riau dan program pembangunan yang sudah direncanakan.

"Kami harap pelemahan harga minyak dunia ini tidak berlanjut, unuk mengurangi dampaknya kami akan genjot pemasukan dari sektor lain seperti menggenjot penerimaan pajak," papar Yafiz.***