PEKANBARU, GORIAU.COM - Dugaan tentang penyunatan dana bantuan sosial (Bansos) dari APBD Riau untuk petani di Rokan Hulu yang nilainya hampir 100 persen (98,6 persen), membuktikan bahwa pejabat atau pimpinan satuan kerja yang menangani program ini tidak beres dan tidak punya kepedulian mendukung program pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian ditegaskan pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Riau (UIR) Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA. Menurut Tarmizi, para pejabat yang tidak peduli rakyat tersebut harus disingkirkan dari struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Kita berharap Gubernur Riau Annas Maamun mencopot semua pejabat yang tidak peduli rakyat tersebut dari SOTK Pemprov Riau dan menggantinya dengan yang baru," kata Tarmizi Yusa, Jumat (4/4/2014).

Hal ini diungkapkan Tarmizi menanggapi berita di Goriau.com, tentang penyunatan dana Bansos untuk petani di Rohul sebesar 98 persen lebih. Seperti diberitakan Goriau.com sebelumnya, ada petani di Rohul yang mengaku menerima dana Bansos yang dialokasikan dalam ABPD Riau. Ironisnya, dana yang diterimanya hanya Rp1 juta, namun dia harus menandatangani bukti pencairan Rp70 juta.

"Ini sudah sangat keterlaluan. Kita yakin masih banyak petani lainnya, penerima dana Bansos, yang diperlakukan zalim seperti ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kita minta Pak Gubernur mencopot para pejabat Pemprov yang dinilai tidak punya kepedulian terhadap masyarakat," ujar Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR tersebut.

Tarmizi yakin, masih banyak PNS di Pemprov Riau yang jiwanya bersih dan punya niat baik untuk membangun Riau. "Pasti masih ada orang-orang di Pemprov Riau tu yang bersih dan bersungguh-sungguh ingin membangun Riau ini, hanya saja selama ini mereka tidak diberi kesempatan," kata Tarmizi.

Bila Annas Maamun masih mempertahankan para pejabat yang tidak beres tersebut, lanjut Tarmizi, maka program-program Pemprov Riau, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan dan pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal. "Bagaimana mungkin programnya terlaksana dengan baik, kalau sebagian besar anggarannya justru masuk ke kantong oknum pejabat," sambungnya. hsn