PEKANBARU, GORIAU.COM - Sudah lebih sebulan Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau bekerja keras merampungkan tugas bagi mendata perizinan lahan milik ratusan perusahaan. Setidaknya ada 410 perusahaan yang didata, hasilnya hampir keseluruhan bermasalah.

Secara kasat mata, Pansus tampak begitu serius bekerja. Namun secara tersirat sepertinya di tubuh Pansus juga ada masalah serius. Sejumlah anggota terkesan enggan bekerja, sementara sebagian lagi terlalu bersemangat. Kesan itu perlahan semakin menimbulkan riak secara terbuka.

Adalah Wakil Ketua Pansus Husni Tamrin secara implisit mengakui hal tersebut. Ada kesan aneh dan gejala-gejala ganjil yang tak diungkapnya dengan terbuka. Lantas Husni pun mengaku siap untuk mundur dari Pansus tersebut.

Selain itu menurutnya, banyak ancaman dan intervensi dari berbagai kalangan terhadap dirinya selama menjalankan tugas di Pansus. Kendati demikian, ia menganggap hal itu merupakan konsekuensi dalam mengupas persoalan perusahaan-perusahaan di Riau.

Namun apa yang disampaikan, buru-buru ditarik kembali. Husni secara khusus bahkan meminta kepada GoRiau.com untuk tidak mengembangkan lagi wacana dirinya untuk mengundurkan diri. Sebenarnya apa yang ingin dijelaskan Husni Tamrin?

Saat ditanyakan persoalan apa yang terjadi? Ketua Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan, Suhardiman Amby langsung menjawab tak ada masalah. Politisi Hanura ini mengatakan pihaknya tetap bekerja sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan, dengan tujuan hasil didapatkan sebagai laporan tugas akhir dari kerja mereka kepada daerah.

"Kami tetap bekerja dengan apa yang sudah menjadi tugas. Kami merasa tak ada punya masalah sama sekali. Kalau ada yang merasa bermasalah, itu terserah dia, kami tetap jalan. Bekerja itu yang penting hasil, bukan ngomong sana sini," kata Suhardiman ditemui GoRiau, Kamis (28/5/2015).

Tugas Pansus menurutnya menata ulang dan mencermati apa yang diketahui dari hasil pertemuan dengan pihak perusahaan dengan apa yang rill di lapangan. Pansus terus mengejar berapa kerugian negara akibat izin bermasalah dari ratusan perusahaan tersebut.

"Hasilnya apa yang kami dapat di sini (rapat di DPRD), ditemukan persis dengan yang terjadi di lapangan, hampir semuanya bermasalah," kata dia.

Soal adanya anggota Pansus yang tak aktif bekerja, Suhardiman mengaku tidak ambil pusing dengan persoalan tersebut. Dia menyerahkan kepada fraksi masing-masing untuk memantau tugas dari anggotanya.

Apa yang dikatakan Suhardiman juga dibenarkan oleh anggota Pansus Sugianto. Anggota FPKB ini mengaku semua hasil dibeberkan secara terbuka. "Tak ada yang ditutup-tutupi di Pansus, kami terbuka saja. Tidak pernah ada masalah," timpalnya.(rul)