PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Rokan Hulu, menggelar aksi unjuk rasa, memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meminta Presiden RI Jokowi, supaya turun dari jabatanya. Aksi digelar di Taman Kota Pasir Pangaraian, Senin (24/11/2014).

Aksi tersebut langsung dikoordinatori Ketua HMI Rokan Hulu Syukri. Mereka menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan modus menggunakan tri kartu sakti, dinilai tidak tepat malah dengan naiknya BBM rakyat makin sengsara.

Naiknya harga BBM, tambahnya, berefek domino pada naiknya kebutuhan masyarakat, sehingga penderitaan rakyat semakin nyata, karena rakyat hanya ingin supaya perutnya bisa kenyang dan tidak kelaparan.

Karena itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menurunkan BBM itu, karena kanaikannya, bisa menghancurkan kehidupan rakyat, ''aneh kok ketika harga minyak mentah dunia turun, malah pemerintah menaikkan harga BBM,'' ujarnya.

Pada aksi ini, puluhan mahasiswa tersebut, mendapat pengawalan yang rapi dari satuan Polres Rokan Hulu melakukan long march ke Kantor DPRD Rokan Hulu, terlihat komunikasi antara mahasiswa dan Polri cukup komunikatif.

Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa ini diterima anggota DPRD Rokan Hulu, Syahril Topan dari Fraksi PAN, Alfasirin dari Partai Nasdem, Kapolsek Rambah AKP Khaidir, Al-Ustadz Reza dari Partai PPP, termasuk perwakilan dari Partai Golkar, PDI-P dan lainnya.

Mahasiswa juga meminta anggota DPR menggunakan hak interplasi terhadap Presiden Jokowi, sebab sebelumnya PDI-P menolak kenaikan harga BMM, tapi sekarang malah menaikannya.

Alfasirin dan Syahril Topan mengatakan pihaknya berencana melakukan rapat internal terkait aspirasi dari mahasiswa tersebut dan mendesak pemerintah untuk mengawasi bocornya migas tersebut.

Pihak legislatif Rokan Hulu ini juga, siap untuk melakukan kontrol konpensasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM, terkait tiga sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Diakhir aksinya pengunjuk rasa meminta verifikasi data-data penerima tiga kartu tersebut, karena program sebelumnya yang mendapat itu orang-orang kaya, jadi supaya DPRD Rokan Hulu melakukan audit terhadap termasuk penggunaan anggarannya. (ram)