PEKANBARU, GORIAU.COM -Para pedagang kaki lima (PKL) jalur lambat Pasar Arengka, Pekanbaru, tetap menolak untuk direlokasi ke lokasi yang telah disiapkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasalnya, mereka menilai lokasi tersebut tidak representatif untuk berjualan.

"Kami tidak mau dipindahkan. Kalau digusur, gusur semuanya. Jangan tebang pilih. Kami digusur, sementara PKL lain dibiarkan," ujar Minah, seorang PKL Arengka usai unjuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru, Jumat (31/10/2014).

Menurutnya, lokasi yang ditawarkan oleh Pemko Pekanbaru terlalu jauh ke belakang dan pengap. Begitu juga dengan pasar Purwodadi, Minah dan pedagang lain menuding pasar tersebut milik keluarga Firdaus.

"Kalau ingin gusur, pindahkan kami ke pasar pemerintah," lanjut Minah. Selain itu, lanjut Minah, ia bersama pedagang lain terus membayar kepada pemerintah. Setaip hari mereka dikenakan pajak sebesar Rp20 ribu.

"Itu ada yang memungut dan kami selalu bayar," ujar Minah.

Untuk lokasi pasar yang dikelola pihak swasta di belakang, lanjut Minah, ia menilai terlalu mahal. Pasalnya, pengelola minta uang muka sebesar Rp3 juta untuk sewa tempat. "Awal saja mereka sudah minta segitu, belum tentu dapat uang di sana," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Walikota Pekanbaru berencana akan menetralisir jalur lambat Arengka. Pasalnya, jalur lambat tersebut dalam kondisi tidak tertata dengan baik. Pemko juga telah menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan lahan baru. Lokasi tersebut persisnya di belakang jalur lambat tersebut.

Namun, upaya tersebut mendapat penolakan dari para PKL yang sudah bertahun-tahun menempati jalur lambat tersebut. Mereka menilai, kebijakan Walikota sangat merugikannya.san