PEKANBARU, GORIAU.COM - Masuknya riwayat singkat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang lebih akrab dengan Jokowi dalam soal Ujian Nasional (UN) bidang studi Bahasa Indonesia mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat Riau. Mereka menilai, wacana tentang Jokowi salah satu bentuk 'black campign'.

"Siapa Jokowi, dia bukan tokoh nasional dan belum ada yang diperbuat untuk Indonesia. Kenapa beliau masuk dalam naskah soal UN," ujar Suhendri, warga Pekanbaru kepada GoRiau.com, Selasa (15/4/2014).

Menurut Suhendri, adanya muatan tentang Jokowi dalam soal Bahasa Indonesia sangat tidak etis. Pasalnya, masih sangat banyak tokoh-tokoh perjuangan yang lebih layak dimuat untuk mengenang jasa-jasanya terhadap bangsa Indonesia. "Kenapa tidak mereka yang dimuat. Saya yakin, para siswa sudah lupa dengan para pejuang bangsa ini," kata Tokoh Riau ini.

"Daripada Jokowi, bagus Gubernur Riau yang masuk dalam muatan soal Bahasa Indonesia tersebut. Gubernur Riau lebih layak untuk diketahui siswa di Riau dibanding Jokowi," tuturnya.

Lebih tak masuk akal lagi, lanjut Suhendri, tidak ada hubungan antara Jokowi dan wawasan kebangsaan dalam pelajaran di sekolah. "Soal UN ini sangat menggelikan," katanya.

Hal senada juga dilontarkan Zaenal, salah seorang warga Siak, Riau. Ia menganggap wacana tentang riwayat singkat Jokowi sangat menjijikkan. Sebab, Soal UN bukanlah media untuk kampanye.

"Ini sangat tidak etis. Sebab, saat ini Jokowi merupakan Capres dari salah satu Parpol," katanya.

Zaenal menilai, adanya permainan antara Parpol dan Kemendikbud sehingga ada muatan tentang Jokowi. Hal itu jelas sebuah upaya untuk mendoktrin pemilih pemula yang belum paham tentang politik. "Wacana untuk soal 13 dan 14 sangat merusak generasi muda, dimana mereka belum terkontaminasi dengan politik," ujarnya.

Dalam pemberitaan berbagai media massa, Mentri Pendidikan dan kebudayaan, M. Nuh mengaku belum mengetahui tentang soal tersebut. Ia berjanji akan menyelidiki persoalan itu.

Menanggapi hal tersebut, Suhendri dan Zaenal menyatakan yang bertanggung jawab adalah pihak Kemendikbud. "Sangat disayangkan, Kemendikbud tidak mengetahui soal untuk UN. Sebab, tim pembuat soal mereka yang bentuk," katanya.(san)