BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pendidikan meminta para guru honorer daerah untuk bersabar karena saat ini Dinas Pendidikan sedang mengajukan Surat Permintaan Membayar ke Bagian Keuangan. Dipastikan dalam waktu dekat gaji para guru honor Pemkab segera dibayarkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Hj Erna didampingi Kabag Humas, Basri, Jumat (12/10/2012) mengatakan, anggaran untuk pembayaran gaji para guru honorer di bawah naungan Pemkab sudah dianggarkan di APBD murni. Kepada para guru diharap tidak terlalu mencemaskan hal itu.

''Anggaran untuk honor para guru honorer di bawah naungan Pemkab itu dianggarkan satu tahun di APBD murni 2012. Bukan delapan bulan di APBD murni dan dianggarkan lagi empat bulan di APBD-Perubahan. Insyaalllah dalam minggu-minggu ini akan dibayarkan, kita sedang mengajukan SPM ke Bagian Keuangan,'' ujar Erna.

Keterlambatan pembayaran gaji para guru honorer Pemkab selama tiga bulan bukan disengaja, tetapi dikarenakan agak terlambatnya pengajuan SPj dari sekolah. ''Semuanya butuh proses dan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kita inginnya cepat, tapi kalau SPj-nya lambat, ya mau tak tak mau jadi terlambat juga pencairannya,'' papar Erna.

Ditambahkan Kabag Humas, Basri, Pemkab tetap komit membangun dunia pendidikan. Bukti komitmen tersebut tetap dianggarkannya gaji bagi ribuan guru honorer di Kabupaten Bengkalis. “Tidak hanya untuk guru honorer di bawah naungan Pemkab Bengkalis, guru honorer madrasah juga dianggarkan,” papar Basri.

Pemkab juga telah menambah alokasi anggaran untuk beasiswa bagi para guru yang akan melanjutkan pendidikan serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Rismayeni meminta Pemkab segera membayar gaji para guru honorer serta insentif guru PNS selama tiga bulan. Sejumlah guru mengeluh karena mereka belum menerima gaji terhitung Agustus, September dan Oktober.

Politisi Demokrat ini mengatakan, dalam APBD murni hanya dianggarakan untuk pembayaran gaji guru honorer selama delapan bulan, sisanya dianggarkan di APBD-Perubahan.

''Mereka tertanya-tanya bahkan ada yang menangis, mengapa honor belum juga dibayarkan. Sejalan dengan komitmen Pemkab yang ingin meningkatkan mutu pendidikan, persoalan semacam ini tidak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian serius,'' papar Rismayeni. (*/jfk)