JAKARTA, GORIAU.COM - Provinsi Riau menjadi sorotan pemerintah pusat karena menjadi salah satu provinsi dengan serapan anggarannya yang masih rendah. Jika hingga akhir tahun tak mengalami perubahan, pada tahun 2016, Riau akan terkena pembatasan anggaran.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan daerah yang serapan anggaran masih rendah ini, akan disampaikan dalam pembahasan Undang-undang APBN tahun 2016. Bukan hanya itu, bagi daerah serapan anggaran tahun ini rendah dan tidak bagus, maka pencairan dana tahun 2016 ada pembatasan.

''Ini akan disampaikan dalam pembahasan UU APBN tahun 2016. Maka, bagi daerah yang serapan anggarannya rendah, kemungkinan ada pembatasan pencairan dana tahun 2016,'' kata Menteri Keuangan Bambang Borjoenegoro usai Raker dengan Badan Anggaran DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Sementara itu, di tempat yang berbeda anggota DPD RI H Abdul Gafar Usman asal Riau berharap dengan waktu yang masih tersisa, pemerintah daerah bisa memanfaatkan semaksimal mungkin.

Menurut Gafar, keterlambatan serapan anggaran ini juga menjadi suatu penilaian bagi pemerintah pusat. Bukan hanya itu, rendahnya serapan anggaran juga berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Dengan sisa waktu lebih kurang 4 bulan, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena rendahnya serapan anggaran tidak menutup kemungkinan bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat,'' tutupnya. (ari)