SELATPANJANG, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diminta untuk menaati tatanan yang ada dalam kasus pelibatan kotraktor lokal dalam pembangunan yang sedang terjadi di daerah ini. Pemerintah tak bisa begitu saja meniadakan peran kontraktor lokal dengan merangkul kontraktor luar daerah. Tapi di sisi lain kotraktor lokal juga harus instrospeksi diri untuk tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan kualitas pekerjaan.


Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Basiran menjawab adanya tuntutan kontraktor lokal yang beberapa hari lalu melakukan unjuk rasa akibat banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah dan adanya sistem fee pada beberapa proyek yang ditengarai berasal dari kegiatan aspirasi anggota DPRD Kepulauan Meranti.


''Selain itu, kontraktor lokal, Pemkab dan DPRD perlu duduk bersama untuk merumuskan permasalahan ini. Jangan sampai masalah ini tak terselesaikan dengan baik dan akhirnya menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak,'' tambahnya.


Rembuk dari stakeholder pembangunan ini, menurutnya sangat diperlukan agar penempatan peran dan partispasi kontraktor lokal sesuai dengan tatanan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.


''Ya, menurut saya, solusinya harus rembuk kembali, duduk semeja dan membahas persoalan pelibatan kontraktor lokal dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja,'' tegasnya.


Disisi lain Basiran juga mengingatkan, terkait kemampuan para kontraktor lokal yang bisa mengerjakan proyek-proyek starategis di Meranti.


''Kami dari komisi II berharap kontraktor yang ada di Meranti juga bisa menangani pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta menggunakan peralatan yang modern untuk peningkatan kualitas pekerjaan sehingga tidak ada alasan panitia lelang untuk memenangkan perusahaan lain jika memang ada perusahaan di Kepulauan Meranti sesuai kualifikasi teknis,'' jelasnya. (kpt)