SELATPANJANG, GORIAU.COM - Pemerintah pusat meminta daerah pesisir agar membuat kajian pasti atau naskah akademis tentang abrasi. Sebab, dengan kajian yang jelas itu daerah bisa mengajukan bantuan untuk menangani abrasi.


Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti, Teddymar, ketika ditemui di Kecamatan Tebingtinggi Timur, saat menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Rabu (26/11/2014) pagi. Kata Teddy, kemarin mereka sudah menyampaikan data abrasi di tiga pulau besar di Meranti, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebingtinggi.
"Sudah kita sampaikan permasalahan abrasi ini ke pusat," katanya.
Kemudian, mendapat data abrasi, bukannya pemerintah pusat langsung berupaya mencari jalan keluar dari abrasi ini, melainkan meminta daerah untuk menyiapkan kajian akademis yang dibuat satu dari beberapa lokasi abrasi. Kajian itu dibuat dalam satu kajian untuk setiap daerah.
"Pusat meminta kita menyiapkan kajian yang komprehensif. Karena, dengan kajian itu lebih bertanggungjawablah data-data yang kita sampaikan," tambahnya lagi.
Atas arahan dari pusat itu, Teddy mengaku langsung berkoordinasi dengan Bappeda, Dinas PU, dan Perhubungan agar tahun 2015 menyiapkan kajian yang diminta pemerintah pusat. Nantinya, selain diserahkan ke pusat, mereka juga akan memperkuatkan data itu dengan presentasi.
"Setelah kajian kita buat, naskah akademisnya kita sampaikan ke pusat. Tidak lupa juga akan kita presentasikan hasil itu. Mudah-mudahan, ini cepat direspon dan daerah kita terhindar dari abrasi," kata Teddy lagi.
Dapat disampaikan lagi, berdasarkan prediksi awal, terjadi pengikisan tanah tebing sepanjang 4 sampai 20 meter setiap tahunnya. Untuk menangani abrasi itu sendiri, biayanya tidak sedikit, makanya diharapkan adanya dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota.(zal)