BENGKALIS, GORIAU.COM - Komisi II DPRD Bengkalis berjanji akan selektif dan cermat dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran-Platfon Pengajuan Anggaran Semkentara (KUA-PPAS) RAPBD Bengkalis tahun 2015 dengan mitra kerja komisi yang membidangi masalah pembangunan tersebut.

Diantara mitra kerja Komisi II adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman dan beberapa SKPD lainnya.

Ketua Komisi II, Syahrial ketika dikonfirmasi mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2015, banyak agenda dan progres dari sejumlah SKPD yang merupakan mitra Komisi II yang akan dibahas secara spesifik dan detail. Karena ada beberapa program yang dinilai selama ini kurang berjalan maksimal dan sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga program dan penganggaran kegiatan lanjutan baik reguler maupun multiyears akan ditelaah secara mendalam di Komisi II.

''Sesuai hasil keputusan Banmus pekan lalu, bahwa pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2015 ditingkat komisi akan dimulai pada Selasa (25/11), antara komisi dengan mitra kerja masing-masing. Khusus komisi II ada beberapa program yang akan menjadi titik berat kita dalam pembahasan nantinya, seperti program percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkar dan jalan poros yang menggunakan sistem multiyears,'' ujar Syahrial, Minggu (23/11/2014).

Politisi Golkar ini mengutarakan, untuk proyek MY yang sudah berjalan dua tahun, Komisi II akan mempertanyakan sejauh mana progres pekerjaan di lapangan dan berapa lama kontrak kerja. Karena proyek MY otomatis akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dimana masih ada proyek MY yang menurut informasi sejauh ini belum dikerjakan sama sekali alias nol persen di lapangan, sehingga penganggaran untuk tahun 2015 tentu harus jadi prioritas pembahasan.

Menurut Syahrial, selain jalan Duri-Sungai Pakning yang ditengarai masih nol persen, juga progres lima proyek MY lainnya akan menjadi catatan khusus dalam pembahasan KUA-PPAS di Komisi II. Disebutnya, selain jalan Duri-Sungai Pakning, lima kegiatan proyek MY juga akan dijadikan pembahasan khusus, sudah sejauh mana progresnya, kemudian kontrak kerja perusahaan-perusahaan tersebut berapa lama dan kapan berakhir tentu saja akan dibahas dalam hearing nantinya.

''Selain Dinas PU, SKPD lain tentu juga akan menjadi catatan bagi kami di Komisi II. Seperti pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan kapal roro di Air Putih kecamatan Bengkalis dan Sungai Selari kecamatan Bukitbatu yang sampai sekarang progresnya masih jauh dari harapan. Padahal rencana pembangunan kedua dermaga itu sudah digadang-gadang sejak tiga tahun lalu,'' urai pria asal Pulau Rupat itu mencontohkan.

Bahkan ujar Syahrial, ada sejumlah pekerjaan fisik yang bernilai di atas Rp10 miliar, tidak harus diregulerkan karena akan memakan waktu lama dan lelang berulang kali. Sementara proses pelelangan di Bengkalis selalu telat, mulai dari proses lelang manual sampai dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) tetap saja proses pelelangan terlambat dan waktu pekerjaan yang tersisa menjadi sangat minim.

''Kalau proyek tersebut di atas Rp 10 miliar sebaiknya dilakukan secara multiyears saja, seperti yang dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di Riau,'' tutup Syahrial.(jfk)