PEKANBARU, GORIAU.COM - Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto SE merasa Pemprov tak setia seiring sejalan soal dengan rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Padahal komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam sebuah kebijakan pembangunan daerah.

"Secara resmi belum ada kami bahas di Komisi D. Seharusnya kami harus dilibatkan juga dalam rencana besar tersebut. Karena sesuai amanah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu jelas ada eksekutif dan legislatifnya," kata Hardianto di Pekanbaru.

Ia mengaku sangat menyayangkan lemahnya komunikasi pemerintah dengan dewan. Padahal jalan tol ini merupakan proyek yang terkait dengan berbagai pihak, baik itu masyarakat, pihak swasta dan pemerintahan dan dewan selaku yang mengawasi dari kerja tersebut. Apalagi masih ada persoalan yang belum terselesaikan dengan rencana itu, salah satunya terkait pembebasan lahan.

Hardianto tidak menampik pernah diundang dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Riau yang membahas rencana tersebut, namun dirinya hadir hanya sebatas sebagai undangan.

Diakuinya proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tersebut merupakan harga mati karena sangat dibutuhkan oleh Riau. Karena itu dia mendukung proyek yang rencana peletakan pancang pertama akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Tapi ingat juga, jangan hanya persoalan menyusun anggaran saja kordinasi dengan dewan, harusnya hal-hal berkaitan proyek strategis seperti ini, pemerintah dengan dewan juga harus seiring sejalan," timpalnya.

Seperti dilansir media ini sebelumnya, Pemprov Riau memastikan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai akan dimulai dalam tahun ini. Peletakan batu pertama rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015 mendatang.

Asisten II Setdaprov Riau Masperi mengatakan, koordinasi terus dilakukan bersama pihak terkait. Salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Dimana BPN akan bertindak mengukur lahan yang akan dibebaskan.

"Oktober 2015 Ground Breaking Tol Pekanbaru-Dumai, rencananya langsung dilakukan oleh Pak Presiden," kata Masperi di Pekanbaru.

Hasil ukur lahan yang dilaksanakan BPN nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Mengenai anggaran sendiri, Pemerintah Pusat sejak awal sudah menganggarkannya.

Sejauh ini, baru 7 kilometer dari 126 kilometer lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalur tol Pekanbaru-Dumai. (rul)