PEKANBARU, GORIAU.COM - Lebih 700 hektar lahan dan hutan di areal PT. Langgam Inti Hybrido di Kabupaten Pelalawan terbakar. Meski diduga ada unsur kesengajaan dari perusahaan, karena tak ada upaya pemadaman, namun sampai sejauh ini belum ada tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto yang mengaku melakukan pemantauan langsung menggunakan helikopter bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang hari ini berdasarkan data satelit, ada 14 titik kebakaran lahan dan hutan di kawasan Kabupaten Pelalawan. Dari jumlah itu, hampir rata-rata berada di kawasan perusahaan. Titik terbesar ada di areal perusahaan PT. Langgam Inti Hybrido di Kecamatan Langgam.

"Hasil pantauan yang kami lakukan bersama Komisi A dengan BNPB, TNI dan kepolisian, sedikitnya ada 700 hektar di kawasan PT. Langgam, ini terlihat di blok-blok HGU milik perusahaan. Kami kira ada unsur kesengajaan, karena di areal itu ada aktifitas penebangan kayu dan pembersihan lahan. Sementara upaya pemadaman belum dilakukan perusahaan," kata Sugianto kepada GoRiau.com, Rabu (29/7/2015).

Sugianto meminta agar pihak aparat hukum melakukan tindakan tegas dengan menangkap penanggungjawab perusahaan yang lalai. Akibat kebakaran lahan dan hutan, saat ini di Riau terjadi kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat.

"Kami minta aparat hukum bertindak tegas dan tidak tebang pilih. Jangan hanya mengamankan masyarakat yang membakar lahan 1 atau 2 hektar. Tangkap pemilik perusahaan, ini jumlah kebakaran luas. Di mana aparat hukum, belum ada tindakan," lanjut Sugianto lagi.

Ia berharap, dalam upaya mengantisipasi kebakatan lahan dan hutan, semua pihak untuk sama-sama menangangi dengan serius. Jika ini terus dibiarkan, masalah kabut asap akan terus melanda wilayah Riau setiap tahun.

"Kalau kita harus sama-sama, ayo kita tindak siapa saja yang melakukan pembakaran, kan itu sudah nyata. Buktikan kalau semua peduli, jangan hanya mengamankan masyarakat kecil, sementara dengan perusahaan tak ada tindakan," ulasnya.

Dengan hasil pantauan yang didapat, Sugianto mengaku, bersama Komisi A, pihaknya sepakat akan memanggil sejumlah perusahaan yang terlibat dengan pembakaran lahan tersebut, untuk menanyakan sejauh mana upaya dalam mendukung peran pemerintah. Saat ini akibat kebakaran lahan, pemerintah sudah mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pemadaman. (rul)