PEKANBARU, GORIAU.COM - Sekdaprov Riau, Zaini Ismail meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan pemahaman terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif, meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, kependidikan, keagamaan serta koordinasi pelaksanaannya.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Riau, Kamis (27/8/2015).

"Dapat dirumuskan kebijakan dan langkah-langkah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terkoordinasi dan bersinergi dengan rancangan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang," kata Zaini.

Rakor ini juga akan membahas program kerja 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan Biro Kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana.

Selanjutnya perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Zaini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. 

"Sasaran akhirnya tentu tercapainya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan," harap Zaini.

Dalam rangka rapat koordinasi dan implementasi kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan dalam berbagai upaya strategis, baik ditingkat nasional maupun daerah dengan berbagai pendekatan. Melalui penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi, fasilitasi serta berbagai instrumen strategis untuk mewujudkan kualitas hidup dan sumber daya manusia seutuhnya.***