PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota Komisi D DPRD Riau H Mansur HS mengaku risau dan pesimis realisasi proyek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2015 bisa berjalan sesuai harapan semua pihak. Hal ini melihat rendahnya persentase serapan APBD hingga pertengahan tahun.

"Realisasi anggaran bukan sesuatu yang seksi untuk dibicarakan, tetapi ini menjadi perhatian. Rendahnya serapan APBD, maka perputaran ekonomi di masyarakat juga semakin rendah," ucap H Mansur HS saat berbincanng dengan GoRiau.com di Pekanbaru, Senin (25/5/2015).

Selain itu, dengan rendahnya serapan tersebut, juga akan berpengaruh nilai pendapatan daerah terutama menyangkut Dana Bagi Hasil Migas, karena pemerintah pusat seolah-olah menilai Pemprov Riau tak mampu menyelenggarakan kegiatan.

Menurut Mansur, hingga menjelang akhir bulan Mei ini, angka realisasi proyek yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah Pemprov Riau baru mencapai sekitar 10 persen. Seharusnya berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada pertengahan tahun angka tersebut jauh lebih besar.

"Tahun lalu pada pertengahan tahun angka realisasi lebih dari 20 persen. Itu pun nilai realisasi hanya tercapai pada angka 60 persen," sambung politis PKS tersebut.

Dengan angka tersebut, Mansur khawatir pelaksanaan proyek bakal terkendala hingga akhir tahun, terutama untuk proyek fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

"Saya punya kekhawatiran, apalagi bicara fisik. Kalau kita paksakan kerja di bulan enam, takutnya tak selesai nanti," tambah Mansur.

Namun demikian Mansur memaklumi kondisi tersebut karena ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi terutama terjadinya kegoncangan politik pasca masalah hukum yang menimpa Gubernur Riau. Kemudian adanya kegamangan pemerintahan, akibat kewenangan kepala satuan kerja yang saat itu dijabat oleh pelaksana tugas.

"Masalah lain saya lihat juga akibat dari perencanaan yang lemah," lanjutnya.

Mansur berharap masalah-masalah tersebut diratapi terlalu berlarut, Pemprov Riau harus menggesa APBD ini agar berjalan dengan baik, sesuai tujuan mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penyempurnaan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang sejauh ini belum lengkap.

"Setiap kepala dinas kami minta untuk segera mengajukan proyek yang belum jalan ke LPSE untuk dilelang. Kami juga meminta kejadian tahun ini jangan sampai terulang pada 2016 mendatang," tutupnya.(rul)