PEKANBARU, GORIAU.COM - DPRD Kota Pekanbaru mulai geram dengan belum adanya solusi atau tindakan tegas terkait kebocoran retribusi parkir yang terjadi setiap tahunnya. Rencananya, dewan akan memanggil instansi terkait pekan depan.

Kebocoran retribusi parkir di Kota Pekanbaru diduga mencapai Rp3 miliar setiap tahunnya. "Ini bocor atau dibocorkan? Kita akan panggil instansi terkait," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafis.

Agenda hearing yang akan digelar Komisi II nanti diantaranya mempertanyakan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang selalu menjadi masalah.

Politisi NasDem tersebut mengungkapkan, permasalahan realisasi PAD dari sektor parkir ke depannya harus dibenahi. Sehingga, permasalahan dan target di tahun 2015 saat ini tidak menemui kendala seperti tahun sebelumnya.

"Ini harus dibenahi, terutama yang menjadi catatan kita tim dari Dishubkominfo sendiri. Makanya komisi II akan agendakan hearing minggu depan," paparnya.

Dalam menyelesaikan persoalan pajak parkir yang selalu bocor, Zulfan memberikan solusi alternatif yang tepat dan efisien, yakni dengan melakukan lelang transparansi.

"Jadi kita minta pengelolaan parkir ini tidak main tunjuk sana tunjuk sini untuk mengelola. Kalau sistem tunjuk, bocornya dibuat. Kemana bocornya? Ke kantong mana? Kita minta lelang transparansi. Ini harus dilakukan sehingga ke depan bisa dikelola secara profesional. Tidak ada alasan Dishub tidak capai target lagi," tegasnya.

Menurut Zulfan, pencapaian target realisasi parkir di Kota Pekanbaru sebenarnya bisa terpenuhi seiring semakin lakunya dan meningkatnya penjualan mobil dan motor.

"Kita sama-sama tahu, penjualan mobil saja 30-50 unit per hari di Kota Pekanbaru ini. Seharusnya setiap tahun naik retribusi parkir kita. Artinya ada yang tidak beres dari tata pengelolaannya di lapangan. Kalau perlu kita nanti akan bentuk tim untuk mengawasi kinerja Dishub dalam mengawasi pengelolaan parkir tersebut," pungkasnya.***